Maruli Minta Pengawasan Pintu Masuk Imigrasi Dumai Diperkuat

Dumai, Sinata.id - Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai menegaskan perhatian parlemen terhadap penguatan pengawasan keimigrasian di wilayah pesisir dan pelabuhan internasional sebagai gerbang masuk Indonesia yang berdaulat dan berkeadilan.

Anggota Komisi XIII DPR RI, Maruli Siahaan, menjelaskan bahwa agenda kunjungan ini difokuskan pada evaluasi efektivitas fungsi pengawasan, sekaligus mendorong pemenuhan kebutuhan yang masih dihadapi unit kerja imigrasi di daerah.

“Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR, kami ingin memastikan pelaksanaannya berjalan optimal, sekaligus mendorong pemenuhan kekurangan, baik sumber daya manusia, fasilitas, maupun sarana dan prasarana pendukung,” kata Maruli usai peninjauan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai, Rabu (5/2/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Komisi XIII menerima pemaparan dari Kantor Wilayah dan Kantor Imigrasi Dumai mengenai tingginya mobilitas orang di Pelabuhan Internasional Dumai.

Arus lalu lintas ini didominasi pergerakan warga negara Indonesia dan warga negara asing dari negara tetangga, terutama Malaysia, yang membuat pengawasan keimigrasian semakin kompleks.

Tak hanya perlintasan resmi, Dumai juga dihadapkan pada persoalan migrasi nonprosedural serta kejahatan lintas negara. Data menunjukkan lonjakan penanganan pekerja migran Indonesia bermasalah yang dipulangkan melalui Pelabuhan Dumai, dengan jumlah mencapai ribuan orang setiap tahun dalam dua tahun terakhir.

Maruli mengapresiasi dedikasi dan semangat jajaran Imigrasi Dumai yang dinilai tetap mampu menjalankan tugas pengawasan di tengah berbagai keterbatasan.

“Kami melihat komitmen pimpinan dan seluruh jajaran sangat kuat. Meski dengan keterbatasan, kinerja pengawasan tetap berjalan dan ini perlu mendapat dukungan bersama,” ujarnya.

Komisi XIII DPR RI memastikan hasil kunjungan ini akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi kebijakan, khususnya terkait penambahan personel, penguatan infrastruktur, serta peningkatan sinergi antar instansi untuk menjawab tantangan pengawasan keimigrasian di kawasan pesisir strategis seperti Dumai.

Kunjungan tersebut diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperkuat sistem keimigrasian nasional, sekaligus menjamin perlindungan warga negara dan mencegah kejahatan transnasional di pintu masuk Indonesia. (A18)