Jakarta, Sinata.id — Kementerian Keuangan RI tengah menghadapi tekanan besar terhadap postur keuangan negara setelah proyeksi harga minyak mentah dunia terus merangkak tinggi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah telah melakukan berbagai simulasi kesiapan fiskal apabila harga minyak rata‑rata sepanjang tahun nanti menembus angka US$92 per barel, jauh di atas asumsi APBN 2026 senilai sekitar US$70 per barel.
Dalam pertemuan dengan awak media di Jakarta, Jumat (6/3/2026), Purbaya menjelaskan hasil hitungan Kemenkeu: apabila harga minyak terus melambung dan pemerintah tidak melakukan langkah kebijakan apapun, maka defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berpotensi melebar ke sekitar 3,6 – 3,7 % dari Produk Domestik Bruto (PDB) — angka yang mendekati batas aman fiskal yang selama ini dijaga ketat oleh pemerintah.
"Kalau harga minyak naik ke US$92 per barel, apa dampaknya ke defisit? Kalau kita tidak melakukan apa‑apa, defisit kita bisa naik ke 3,6 – 3,7 % dari PDB," ujar Purbaya, dikutip Sabtu (7/3/2026).
Untuk menghadapi dinamika ini, Purbaya menegaskan pemerintah telah menyiapkan langkah‑langkah mitigasi agar tekanan harga minyak tidak menggerus kesehatan fiskal negara secara drastis. Salah satu strategi yang tengah dipertimbangkan adalah reorientasi dan penyesuaian belanja negara, terutama pada pos‑pos yang berdampak lebih kecil terhadap perekonomian, tanpa menyentuh prioritas utama yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat.
Pilihan tersebut akan coba meminimalkan lonjakan belanja subsidi energi yang bisa membebani APBN, sementara program‑program besar tetap berjalan sesuai target. Misalnya, alokasi untuk program wajib tetap dipertahankan, sementara dukungan belanja pendukung bisa ditunda atau digeser.
Purbaya juga mengingatkan bahwa Indonesia pernah menghadapi kondisi serupa pada masa lalu, ketika harga minyak dunia melambung jauh lebih tinggi dibandingkan sekarang. Itu menunjukkan bahwa ekonomi nasional masih dapat bertahan terhadap tekanan eksternal, selama kebijakan fiskal dikelola secara hati‑hati dan responsif.
Lebih jauh, ia mengatakan bahwa opsi penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi masih terbuka jika tekanan fiskal tidak lagi tertahan oleh APBN. Meskipun demikian, kebijakan ini tetap menjadi pilihan terakhir karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat luas.
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.