Pontianak, Sinata.id – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar Apel Kesiapsiagaan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (16/4).
Hal ini sebagai langkah strategis dalam menghadapi potensi bencana karhutla yang diperkirakan meningkat seiring memasuki musim kemarau.
Kegiatan apel yang digelar di wilayah rawan karhutla ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago.
Dihadiri oleh sejumlah pejabat kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta unsur TNI, Polri, dunia usaha, dan relawan kebencanaan.
Djamari Chaniago memyampaikan bahwa penanganan karhutla harus mengedepankan langkah pencegahan dibandingkan penanganan saat kejadian.
“Karhutla adalah bencana yang dapat dicegah. Oleh karena itu, seluruh pihak harus mengutamakan upaya mitigasi dan deteksi dini, sehingga potensi kebakaran dapat ditekan sejak awal,” ujarnya.
Dilakukan pengecekan kesiapan pasukan yang terdiri dari personel TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, relawan masyarakat peduli api serta instansi terkait lainnya.
Selain itu, turut diperiksa kesiapan sarana prasarana penunjang dalam operasi pemadaman, termasuk peralatan pemadaman darat dan kendaraan operasional.
Djamari Chaniago juga menambahkan apabila masyarakat dan tokoh agama dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan.
Hal ini dapat menumbuhkan kesadaran kolektif dan kepedulian warga yang merupakan pondasi penting dalam membangun ketahanan bencana.
"Kepada masyarakat dan tokoh agama dan seluruh unsur sosial, saya mengajak untuk turut aktif dalam upaya pencegahan, laporkan apabila melihat aktivitas pembakaran karena pengendalian kebakaran hutan tidak akan berhasil tanpa partisipasi aktif seluruh kelompok masyarakat," jelasnya.
Apel kesiapsiagaan ini menjadi momentum penting untuk memastikan kesiapan seluruh sumber daya, baik personel maupun peralatan, dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla secara terpadu.
Kolaborasi menjadi kunci, pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, dunia usaha dan masyarakat harus bergerak bersama dalam satu komando untuk mencegah dan menangani karhutla. (A08)
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.