Jakarta, Sinata.id -Indonesia resmi dipercaya memegang tampuk kepemimpinan Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2026.
Penunjukan ini bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB sejak dibentuk pada 2006.
Penetapan tersebut disahkan dalam pertemuan resmi Dewan HAM PBB yang digelar di Jenewa, Swiss, pada 8 Januari 2026.
Sidang itu sekaligus menjadi pertemuan organisasi pertama Dewan HAM PBB di awal tahun. Kementerian Luar Negeri RI menyatakan keputusan tersebut merupakan hasil konsensus negara-negara anggota.
Sebelumnya, Indonesia telah disepakati sebagai kandidat tunggal dari kelompok Asia-Pasifik atau Asia-Pacific Group (APG).
Kesepakatan pencalonan itu diumumkan pemerintah pada 23 Desember 2025 melalui mekanisme pemilihan berbasis kawasan.
Pemerintah Indonesia menempuh strategi diplomasi intensif untuk mengamankan posisi tersebut. Di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri, seluruh perwakilan RI di luar negeri digerakkan, disertai pendekatan aktif kepada para diplomat negara sahabat yang berkedudukan di Jakarta.
Langkah itu sejalan dengan arahan pimpinan nasional guna memperkuat peran Indonesia dalam forum multilateral global.
Dalam pelaksanaannya, Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa menjadi ujung tombak diplomasi Indonesia di Dewan HAM PBB.
Peran tersebut diperkuat dukungan dari PTRI New York serta perwakilan RI lainnya di berbagai negara.
Jabatan Presiden Dewan HAM PBB pada 2026 akan diemban Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro.
Ia dikenal memiliki rekam jejak panjang di dunia diplomasi, termasuk pernah menjabat Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN serta Duta Besar RI untuk India dan Bhutan.
Selama satu tahun masa kepemimpinan, Indonesia akan memimpin seluruh sidang serta proses kerja Dewan HAM PBB sesuai agenda tahunan lembaga tersebut.
Pemerintah menegaskan, presidensi Indonesia akan dijalankan secara adil, terbuka, dan seimbang dalam menyikapi berbagai isu hak asasi manusia yang menjadi perhatian internasional.
Menteri Luar Negeri Sugiono menekankan bahwa Indonesia berkomitmen menjunjung tinggi prinsip imparsialitas, objektivitas, dan transparansi.
Fokus utama kepemimpinan Indonesia diarahkan pada pembangunan kepercayaan antarnegara, penguatan dialog lintas kawasan, serta mendorong keterlibatan konstruktif seluruh pemangku kepentingan.
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.