Mualem Bantah Ajukan Permintaan Bantuan PBB: \"Saya Tidak Tahu Soal Itu\"

Sinata.id - Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem tegas membantah isu yang menyebut Pemerintah Aceh mengajukan permintaan bantuan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) terkait penanganan bencana banjir bandang dan longsor yang melanda wilayahnya.

Mualem menegaskan dirinya tidak pernah mengirim surat maupun menginstruksikan pengajuan bantuan langsung kepada PBB.

Ia menyebut informasi yang beredar telah menimbulkan kesalahpahaman di tengah publik.

“Saya tidak tahu soal itu. Tidak pernah ada permintaan ke PBB,” tegas Mualem, dikutip Rabu (17/12/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah situasi darurat bencana yang menyebabkan kerusakan besar di berbagai daerah Aceh.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat lebih dari 100 ribu unit rumah di Aceh mengalami kerusakan akibat banjir bandang dan tanah longsor, dengan tingkat kerusakan mulai dari ringan hingga berat.

Menanggapi isu yang memicu pro dan kontra tersebut, Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, meluruskan bahwa tidak pernah ada komunikasi resmi Pemprov Aceh dengan PBB.

Ia menjelaskan, surat yang dipersoalkan sebenarnya ditujukan kepada United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF) yang berkantor dan menjalankan program resmi di Indonesia.

Menurutnya, komunikasi tersebut merupakan bagian dari upaya koordinasi program pemulihan pascabencana, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak, layanan kemanusiaan, dan rehabilitasi sosial.

Bukan dalam konteks meminta bantuan asing secara langsung, apalagi melangkahi kewenangan pemerintah pusat.

“Ada salah tafsir. Lembaga itu ada di Indonesia dan selama ini menjadi mitra pemerintah. Bukan PBB dalam konteks internasional,” ujar Muhammad MTA.

Ia menegaskan, status bencana di Aceh saat ini masih berada pada tingkat provinsi.

Penanganan utama tetap berada di bawah koordinasi pemerintah pusat, dengan BNPB melakukan supervisi dan pendampingan penuh terhadap langkah-langkah yang diambil Pemerintah Aceh.

Muhammad MTA juga menyebut bahwa Tim Komunikasi Presiden telah meminta klarifikasi terkait isu tersebut.

Setelah dijelaskan secara menyeluruh, komunikasi dinilai berjalan baik dan dipahami sebagai bagian dari penguatan dukungan pemulihan, bukan pelanggaran prosedur.

Di sisi lain, Pemerintah Aceh memastikan fokus utama tetap pada penanganan dampak bencana di lapangan, mulai dari penyediaan hunian sementara, distribusi logistik, hingga perencanaan relokasi bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hilang.