Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, juga menilai pembubaran nobar film tersebut sebagai bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi.
“Mengapa menonton karya seni saja harus diadang oleh militer? Apakah ini ancaman terhadap pertahanan negara?” ujar Andreas.
Ia menilai tindakan pelarangan justru dapat memicu rasa penasaran publik terhadap film dokumenter tersebut dan berpotensi mencoreng citra demokrasi Indonesia di mata internasional. (A02)
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.