Jakarta, Sinata.id — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah kendaraan dan barang bukti elektronik (BBE) dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq.
Namun, hingga kini KPK belum merinci jenis barang yang diamankan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyitaan tersebut merupakan bagian dari pengumpulan bukti awal.
“Di antaranya memang BBE juga diamankan, ada kendaraan juga yang diamankan,” ujar Budi di Gedung Juang KPK, Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Budi mengungkapkan, dalam OTT tersebut KPK mengamankan 11 orang, termasuk HM Yulian Akbar selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan. Seluruh pihak yang diamankan kini telah dibawa ke Jakarta.
“Dari 11 orang yang diamankan dan dibawa ke KPK, ada unsur ASN (Aparatur Sipil Negara) dan juga pihak swasta. Salah satunya Sekda Pekalongan,” katanya.
Menurut Budi, para pihak tersebut akan menjalani pemeriksaan intensif guna melengkapi bukti awal dalam tahap penyelidikan.
Ditangkap di Semarang
Sebelumnya, KPK menangkap Fadia bersama ajudan dan orang kepercayaannya di Semarang, Jawa Tengah (Jateng), pada Selasa (3/3/2026) dini hari.
“Para pihak diamankan di wilayah Semarang, kemudian pagi hari ini langsung dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut,” kata Budi.
Fadia dan dua orang lainnya tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 10.22 WIB dan langsung menjalani pemeriksaan intensif. Berbeda dari biasanya, mereka masuk melalui pintu belakang gedung.
KPK menyebut OTT ini berkaitan dengan dugaan pengadaan di lingkungan Pemkab Pekalongan. Tim penyidik juga masih melakukan penelusuran terhadap pihak-pihak lain yang diduga terkait.
“Kami mengimbau para pihak untuk kooperatif agar proses penanganan perkara pada tahap penyelidikan dapat berjalan efektif,” ujar Budi.
Respons Pemprov Jateng
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menyatakan keprihatinannya atas OTT yang menjerat Bupati Pekalongan. Ia menilai kasus tersebut harus menjadi pelajaran bagi kepala daerah lain.
“Kami prihatin. Prinsipnya, kami menghormati penyidikan yang dilakukan KPK,” kata Luthfi usai rapat bersama Badan Gizi Nasional di Semarang.
Ia menegaskan pentingnya menciptakan birokrasi yang bersih dan berintegritas.
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.