Jakarta, Sinata.id - Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali melakukan rotasi dan pelantikan pejabat strategis. Panglima TNI Agus Subiyanto melantik sejumlah Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (25/3/2026).
Salah satu posisi penting yang diisi adalah Pangdam XVII/Cendrawasih. Jabatan tersebut kini dipercayakan kepada Febriel Buyung Sikumbang yang menggantikan Amrin Ibrahim.
Sejumlah Jabatan Strategis Diisi
Dalam pelantikan tersebut, sejumlah perwira juga mendapat posisi baru di berbagai satuan TNI. Di antaranya:
Brigjen (Mar) Sugianto sebagai Dankoderal X Brigjen TNI Vivin Alvianto sebagai Danrem 173/PVB Brigjen TNI Robby Suryadi sebagai Danrem 172/PWY
Selain itu, beberapa jabatan di tingkat komando distrik militer dan satuan lainnya juga mengalami pergantian, termasuk posisi Dandim, Dandenpom, hingga Dandenintel di wilayah Papua.
Rotasi di Tiga Matra
Tak hanya di lingkungan TNI Angkatan Darat, pelantikan juga menyasar matra laut dan udara.
Di TNI Angkatan Laut, Letkol Laut (P) Mario Marco Wainarisi ditunjuk sebagai Danlanal Nabire, sementara Letkol Laut Raka Momon Saputra menjabat Danpom Koderal X Koarmada RI.
Sementara itu, di TNI Angkatan Udara, Letkol Pas Mansyur M dilantik sebagai Dansatgas Korps Pasukan Gerak Cepat (Korpasgat).
Dihadiri Kepala Staf Angkatan
Prosesi pelantikan turut dihadiri oleh para kepala staf angkatan, yakni Maruli Simanjuntak selaku KSAD, Muhammad Ali sebagai KSAL, serta Mohamad Tonny Harjono selaku KSAU.
Bagian dari Penyegaran Organisasi
Rotasi dan pelantikan ini merupakan bagian dari upaya penyegaran organisasi sekaligus peningkatan kinerja TNI dalam menghadapi berbagai tantangan tugas ke depan.
Dengan pergantian ini, diharapkan para pejabat baru dapat menjalankan amanah dengan optimal, khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.