Tapanuli Selatan, Sinata.id - Pascabencana banjir dan longsor tahun lalu, gerakan PKK di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) mulai diarahkan sebagai motor pemulihan ekonomi masyarakat dari tingkat desa.
Hal itu mengemuka pada kegiatan Supervisi Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK 2026 yang dilakukan Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara di Aula Sarasi Kantor Bupati Tapanuli Selatan, Jumat, (8/5/2026).
Ketua TP PKK Tapanuli Selatan Murni Gus Irawan Pasaribu mengatakan dampak banjir dan longsor pada November 2025 masih dirasakan sebagian masyarakat, terutama warga yang kehilangan lahan pertanian dan sumber penghasilan.
Karena itu, TP PKK Tapanuli Selatan mulai menyiapkan pelatihan peningkatan ekonomi keluarga melalui program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK bagi warga terdampak yang kini tinggal di hunian tetap dan hunian sementara.
“Pemulihan masyarakat tidak cukup hanya dengan bantuan sosial. Keluarga harus kembali memiliki kemampuan ekonomi agar bisa mandiri,” ujar Murni.
Program tersebut direncanakan berjalan dengan dukungan dana TKD (Transfer Keuangan Daerah) yang bersumber dari APBN. Fokusnya bukan hanya membantu warga bertahan, tetapi juga membangun sumber pendapatan baru berbasis rumah tangga.
Dalam supervisi itu, Tim PKK Sumut juga melakukan pembinaan terhadap sejumlah desa binaan yang mengikuti lomba HKG PKK 2026.
Desa-desa tersebut menjadi contoh penerapan program pemberdayaan keluarga mulai dari pola asuh anak, administrasi PKK, pemanfaatan pekarangan pangan, hingga kesehatan perempuan melalui IVA Test.
Sekretaris I TP PKK Sumatera Utara, Budi Prayogi, yang membacakan sambutan Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu Bobby Nasution, menegaskan gerakan PKK harus mampu menjawab tantangan sosial dan ekonomi masyarakat.
Menurut dia, tema HKG PKK 2026 yakni “Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Asta Cita, dan Wujudkan Indonesia Emas 2045” menempatkan keluarga sebagai pusat pembangunan nasional.
“PKK harus hadir langsung di tengah masyarakat, terutama dalam memperkuat ketahanan keluarga di bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan,” katanya.
Selain pembinaan lapangan, PKK Sumut juga memperkenalkan aplikasi SIPANDA atau Sistem Informasi Pelaporan Data PKK Sumut. Aplikasi itu diharapkan mempercepat sistem pendataan dan pelaporan kader secara digital hingga tingkat desa.
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.