PDIP Larang Kader Bisnis MBG, Rapidin Simbolon: Langgar, Siap-siap Dipecat!

Pematangsiantar, Sinata.id – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengeluarkan kebijakan tegas terkait program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Seluruh kader partai, baik di jajaran legislatif maupun eksekutif, dilarang keras terlibat dalam praktik bisnis program tersebut.

Ketua DPD PDIP Sumatera Utara, Rapidin Simbolon, menegaskan bahwa instruksi tersebut merupakan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dan hingga kini tetap konsisten.

Menurut Rapidin, PDIP mendukung penuh program MBG sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah. Namun, dukungan tersebut tidak boleh disalahartikan sebagai peluang bisnis bagi kader partai untuk meraih keuntungan.

“Program ini bertujuan mulia, yakni memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang layak. Jika dijadikan ladang bisnis dengan orientasi keuntungan, apalagi berlebihan, hal itu jelas menyimpang dari tujuan awal,” tegasnya, seperti dilansir pada Rabu (15/4/2026).

Ia juga menyoroti berbagai persoalan yang muncul di lapangan, mulai dari dugaan kualitas makanan yang tidak sesuai standar hingga kasus keracunan di sejumlah daerah. Kondisi tersebut dinilai sebagai indikasi adanya kelalaian serius dalam pengelolaan program.

“Jika sampai terjadi keracunan atau makanan tidak memenuhi standar gizi, berarti ada yang salah dalam prosesnya. Hal ini tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut kesehatan anak-anak,” ujarnya.

Rapidin menilai persoalan tersebut berpotensi terjadi akibat adanya pihak-pihak yang lebih mengutamakan keuntungan dibandingkan kualitas makanan yang disajikan. Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya menjaga integritas program agar tetap sesuai dengan tujuan sosialnya.

Sebagai bentuk komitmen, PDIP tidak akan memberikan toleransi terhadap kader yang melanggar instruksi tersebut. Rapidin memastikan sanksi tegas akan diberikan, termasuk pemecatan bagi kader yang terbukti terlibat dalam bisnis MBG.

“Jika ada kader PDIP yang terlibat dalam bisnis ini dan mengambil keuntungan, sanksinya jelas, yaitu pemecatan,” tegasnya.

Ia berharap program MBG dapat dijalankan dengan mengedepankan kualitas, transparansi, dan tanggung jawab, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh para siswa sebagai penerima utama. (SN10)