Pemerintah Percepat Proyek PLTS Desa, Target Awal 13 Gigawatt

Jakarta, Sinata.id - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai langkah strategis memperkuat swasembada energi nasional. Fokus awal akan diprioritaskan pada pengembangan kapasitas 13 gigawatt (GW) dari total target besar sebesar 100 GW.

Kebijakan tersebut diputuskan dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (5/3). Pemerintah berencana mengintegrasikan pembangunan ini di wilayah-wilayah yang telah memiliki infrastruktur distribusi listrik yang memadai.

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, menjelaskan bahwa pemilihan skala 13 GW tersebut merupakan tahap prioritas dari usulan awal.

"Sebenarnya sasarannya di semua desa, tetapi tadi diprioritaskan di daerah-daerah yang memang sudah punya distribusinya. Jadi dari usulan awal 100 gigawatt, sekitar 13 gigawatt terlebih dahulu yang akan diprioritaskan," ujar Rosan dalam keterangan pers usai pertemuan.

Guna mendukung proyek skala besar ini, pemerintah telah mengamankan investasi senilai 1,4 miliar dolar AS untuk membangun pabrik komponen tenaga surya di dalam negeri. Fasilitas produksi tersebut diproyeksikan mampu mendukung penyediaan perangkat untuk kapasitas hingga 50 GW.

Pembangunan pabrik ini ditargetkan rampung pada akhir tahun 2026. Dengan adanya fasilitas ini, pemerintah berharap kebutuhan komponen proyek PLTS dapat dipenuhi oleh industri domestik, sehingga mengurangi ketergantungan pada impor.

"Investasi sudah masuk dan akhir tahun ini akan selesai. Hal tersebut akan membantu kita menggunakan produksi dalam negeri untuk proyek PLTS ini," ujar Rosan.

Skema Pendanaan

Saat ini, Danantara telah mengembangkan satu prototipe PLTS berkapasitas 1 megawatt (MW) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Model percontohan ini akan segera ditinjau oleh tim gabungan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti) sebelum diimplementasikan secara massal (roll out) ke wilayah lain.

Terkait pembiayaan, Presiden Prabowo mendorong fleksibilitas skema pendanaan untuk mempercepat eksekusi proyek di lapangan. Danantara diminta untuk menyusun struktur kerja sama yang melibatkan berbagai pihak.