Pemicu Demo Nepal, Nepotisme dan Gaya Hidup Mewah Elit Politik di Tengah Ketimpangan Ekonomi

Fenomena “nepo kids” menjadi pemicu demo Nepal, ketika kemewahan elit politik kontras dengan kemiskinan rakyat dan tingginya pengangguran.

Kathmandu, Sinata.id – Nepal diguncang gelombang demonstrasi besar yang berujung kerusuhan dan menewaskan sedikitnya 22 orang serta melukai ratusan lainnya. Aksi protes yang berlangsung sejak pekan lalu ini tidak hanya menyebabkan pengunduran diri Perdana Menteri Sharma Oli, tetapi juga mengungkap akumulasi kemarahan publik terhadap praktik nepotisme, ketimpangan ekonomi, dan korupsi yang dianggap telah mengakar dalam tubuh pemerintahan.

Dalam surat pengunduran dirinya yang ditujukan kepada Presiden Ramchandra Paudel pada Selasa (9/9/2025), Sharma Oli menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil demi membuka jalan penyelesaian politik. Namun, latar belakang dari aksi massa ini jauh lebih kompleks.

"Nepo Kids" dan Kemewahan Elit Politik Jadi Pemicu Demonstrasi Berdarah Nepal

Menurut laporan Al Jazeera, pemantik utama demonstrasi adalah persepsi publik bahwa keluarga elite politik menikmati kehidupan mewah di tengah keterpurukan ekonomi rakyat.

Istilah “nepo kids”, plesetan dari nepotisme, mendadak populer di media sosial Nepal beberapa pekan sebelum protes meledak. Istilah ini merujuk pada anak-anak pejabat tinggi yang kerap memamerkan gaya hidup glamor di platform seperti TikTok dan Instagram.

Sejumlah video viral memperlihatkan kerabat menteri dan politisi berpose dengan mobil mewah, mengenakan busana bermerek, hingga berlibur ke destinasi mahal. Fenomena ini memicu kemarahan masyarakat yang masih bergulat dengan kemiskinan, inflasi, dan pengangguran tinggi.

“Kemarahan atas ‘anak-anak nepo’ mencerminkan frustrasi publik yang mendalam. Masyarakat terkejut melihat bagaimana tokoh politik yang dulunya sederhana kini bertransformasi menjadi elit dengan gaya hidup penuh kemewahan,” ujar Yog Raj Lamichhane, akademisi dari Universitas Pokhara.

Kesenjangan Ekonomi yang Tajam

Nepal, dengan pendapatan per kapita hanya sekitar US$1.400 per tahun atau Rp23 juta, termasuk negara termiskin di Asia Selatan. Lebih dari 20 persen penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, sementara pengangguran, terutama di kalangan muda, terus meningkat.

Ketimpangan kepemilikan lahan semakin memperburuk kondisi. Data menunjukkan 10 persen rumah tangga terkaya menguasai lebih dari 40 persen lahan, sementara sebagian besar warga pedesaan tidak memiliki lahan sama sekali.