Jakarta, Sinata.id — Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDM) Kementerian Perhubungan RI membahas kelanjutan kerja sama pendidikan di bidang transportasi melalui pola pembibitan daerah, Kamis (7/5/2026).
Pembahasan difokuskan pada rencana perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kota Subulussalam dan Politeknik Transportasi Darat Indonesia–Sekolah Tinggi Transportasi Darat (PTDI-STTD).
Wali Kota Subulussalam, Rasyid Bancin, mengatakan program pembibitan daerah tersebut bertujuan memberikan kesempatan kepada putra-putri daerah untuk menempuh pendidikan kedinasan di sektor transportasi.
Menurutnya, penguatan sumber daya manusia di bidang transportasi sangat penting untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah dalam jangka panjang.
“Program ini diharapkan dapat membuka akses pendidikan bagi generasi muda daerah agar memiliki kompetensi di sektor transportasi dan mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah,” ujar Rasyid.
Dalam pertemuan itu, kedua pihak juga membahas pentingnya keberlanjutan kerja sama antara pemerintah daerah dan institusi pendidikan transportasi guna menciptakan tenaga profesional yang siap menghadapi kebutuhan sektor perhubungan di masa mendatang.
Program pola pembibitan daerah selama ini menjadi salah satu skema pemerintah dalam menyiapkan calon aparatur maupun tenaga teknis transportasi melalui jalur pendidikan kedinasan.
Sementara itu, sejumlah elemen masyarakat di Kota Subulussalam menyambut baik langkah pemerintah daerah dalam melanjutkan kerja sama pendidikan tersebut.
Program itu dinilai dapat membuka peluang lebih besar bagi generasi muda untuk memperoleh akses pendidikan dan meningkatkan kompetensi di bidang transportasi.
Kerja sama antara Pemko Subulussalam dan PTDI-STTD diharapkan terus berjalan seiring kebutuhan pengembangan sumber daya manusia transportasi di daerah tersebut. (SN8)
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.