Kehadiran perwakilan pemerintah dinilai menimbulkan persepsi bahwa proyek tersebut telah sepenuhnya memenuhi aspek legalitas dan tata ruang. Padahal, hingga kini masih muncul pertanyaan di tengah masyarakat terkait kesesuaian lokasi pembangunan dengan RTRW pertanian di kawasan Simarimbun.
Sejumlah warga menilai sulit dipercaya apabila hanya titik lokasi perumahan tersebut yang dinyatakan bukan kawasan pertanian, sementara wilayah di sekelilingnya masih berupa areal persawahan dan lahan hijau yang aktif digunakan masyarakat.
Polemik ini dinilai perlu dijawab secara terbuka oleh pemerintah daerah melalui dokumen tata ruang dan perizinan yang dapat diakses publik, guna menghindari munculnya dugaan adanya perubahan fungsi lahan yang tidak transparan.
Pembangunan perumahan memang menjadi kebutuhan, namun kepastian tata ruang dan perlindungan lahan pertanian tidak boleh diabaikan. Transparansi pemerintah dan keterbukaan dokumen perizinan menjadi kunci agar pembangunan tidak menimbulkan kecurigaan maupun hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan aturan tata ruang di daerah. (SN14)
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.