PGI Soroti Dampak Sosial dan Ekologis, Tolak PSN di Papua

Merauke, Sinata.id — Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) menyatakan sikap tegas menolak pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Tanah Papua.

PGI menilai sejumlah megaproyek yang dirancang pemerintah tidak berpihak pada kepentingan masyarakat adat dan berpotensi menimbulkan dampak sosial serta kerusakan ekologis yang serius.

Sikap tersebut disampaikan Ketua Umum PGI, Pendeta Jacklevyn Frits Manuputty, usai Sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) PGI yang digelar di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, pada 30 Januari hingga 2 Februari 2026. Dalam sidang tersebut, PGI menyatakan dukungan terhadap perjuangan masyarakat adat Papua yang menolak PSN di wilayahnya.

PGI menilai, berbagai proyek berskala besar yang masuk ke Papua kerap mengabaikan hak-hak dasar masyarakat adat, mulai dari hak atas tanah, ruang hidup, hingga kelestarian lingkungan. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerusakan alam, tetapi juga memicu konflik sosial serta memperlebar kesenjangan di tengah masyarakat.

Selain menyoroti PSN, PGI juga menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya pendekatan militeristik dan kecenderungan otoritarianisme dalam penanganan persoalan Papua. PGI menegaskan bahwa pendekatan keamanan tidak boleh mengesampingkan prinsip demokrasi, dialog, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

“Papua membutuhkan kebijakan yang berkeadilan, bukan proyek pembangunan yang justru memperdalam luka sosial dan ekologis,” ujar Pendeta Jacklevyn Frits Manuputty, seperti dilansir dari PGI News, Jumat (6/2/2026).

Menurut PGI, sikap penolakan ini diambil setelah melalui kajian mendalam serta proses mendengarkan aspirasi masyarakat adat Papua, gereja-gereja lokal, dan Majelis Rakyat Papua (MRP). Hasil kajian menunjukkan adanya kekhawatiran bersama terhadap dampak jangka panjang PSN bagi keberlangsungan hidup orang asli Papua.

Sidang MPL-PGI dihadiri perwakilan 105 sinode anggota PGI, 30 PGI Wilayah atau Sidang Raya Gereja-gereja (PGIW/SAG), serta sejumlah badan oikoumenis dan lembaga mitra. Forum tersebut menjadi ruang konsolidasi gereja-gereja untuk menegaskan tanggung jawab moral dalam membela keadilan, kemanusiaan, dan kelestarian ciptaan di Tanah Papua.

Dengan pernyataan ini, PGI menegaskan perannya sebagai suara profetik gereja yang berpihak kepada masyarakat kecil dan tertindas, sekaligus mendorong negara untuk mengedepankan dialog, keadilan sosial, serta penghormatan terhadap hak masyarakat adat dalam setiap kebijakan pembangunan. (A02)