Pimpinan Komisi X DPR: Kemdiktisaintek Harus Berani Perjuangkan Anggaran

Jakarta, Sinata.id - Pimpinan Komisi X DPR RI, Esti Wijayati, meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) lebih berani memperjuangkan tambahan anggaran guna meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

Menurut Esti, kebutuhan sektor pendidikan tinggi terus meningkat, sementara dukungan anggaran yang tersedia saat ini dinilai belum memadai untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi perguruan tinggi, dosen, maupun mahasiswa.

“Kemdiktisaintek harus berani menyuarakan kebutuhan ini agar pemerintah memberikan anggaran yang jauh lebih besar dibandingkan saat ini,” ujar Esti saat memimpin Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menilai selama ini belum terlihat dorongan yang kuat dari sektor pendidikan tinggi untuk meminta peningkatan anggaran secara signifikan. Akibatnya, muncul kesan bahwa kebutuhan pendidikan tinggi telah tercukupi, padahal masih banyak persoalan yang memerlukan dukungan negara.

“Diktisaintek termasuk yang belum memiliki keberanian untuk mengajukan kebutuhan anggaran yang lebih besar. Padahal negara harus hadir. Sudah saatnya kita merencanakan alokasi anggaran pendidikan tinggi secara lebih serius,” tegasnya.

Esti menambahkan, amanat konstitusi mengenai alokasi minimal 20 persen anggaran pendidikan perlu dioptimalkan untuk memperkuat sektor pendidikan tinggi. Dengan dukungan anggaran yang lebih memadai, pemerintah dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara lebih merata.

Selain anggaran kelembagaan, Esti juga menyoroti besaran bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang dinilai belum mengalami peningkatan signifikan. Kondisi tersebut, menurutnya, bahkan membuat sejumlah perguruan tinggi harus menanggung kekurangan biaya pendidikan mahasiswa penerima manfaat.

“Besaran KIP Kuliah tidak pernah naik. Bahkan ada kampus unggulan yang menolak karena nilai bantuannya terlalu rendah sehingga kampus harus menanggung selisih biaya pendidikan,” ujarnya.

Ia juga meminta pemerintah memberi perhatian lebih terhadap pendidikan tinggi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), khususnya di daerah otonomi baru (DOB) seperti Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

Menurut Esti, negara belum sepenuhnya hadir dalam memperkuat layanan pendidikan tinggi di wilayah tersebut. Selama ini, banyak perguruan tinggi swasta yang menjadi penopang utama akses pendidikan masyarakat, namun belum mendapatkan dukungan yang memadai.