Contoh lainnya, sebutnya, di luar Gorontalo, seperti Bogor dan Sumatera Selatan, juga banyak desa yang terjebak pada kawasan hutan. Bahkan di Kabupaten Bogor, masih terdapat 70 desa yang masuk kawasan hutan, dan sebagian mengalami kondisi infrastruktur yang lebih buruk dari Pinogu.
“Di Bogor saja masih ada 70 desa yang berada di dalam kawasan hutan. Di Sumatera Selatan, saya lihat sendiri jalan desa lebih buruk dari di Pinogu — orang harus melompat-lompat menghindari lumpur,” sebut Taufiq.
Menurutnya, penyelesaian masalah Pinogu harus menjadi pemicu bagi pemerintah pusat guna melakukan evaluasi total terhadap tata batas kawasan hutan di seluruh Indonesia
BAM DPR RI, katanya, siap memfasilitasi rapat lintas kementerian supaya kebijakan dapat disepakati bersama antara KLHK, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN serta Kementerian PU.
“Kalau pemerintah mau jujur, mereka pasti tahu ini bukan hanya soal Pinogu. Ini persoalan nasional, dan DPR akan dorong agar ada keputusan bersama yang mengakhiri ketidakpastian ribuan desa di kawasan hutan,” pungkasnya. (*)
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.