MENU
PLBN Papua Selatan Didorong Jadi Gerbang Ekonomi dan Diplomasi
WA FB
Nasional

PLBN Papua Selatan Didorong Jadi Gerbang Ekonomi dan Diplomasi

G Editor : Gunawan Purba | 05 Feb 2026 | 21:36 WIB
PLBN Papua Selatan Didorong Jadi Gerbang Ekonomi dan Diplomasi
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi dan lainnya saat meninjau PLBN.

Merauke, Sinata.id – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menegaskan bahwa pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Provinsi Papua Selatan harus memberi manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat setempat.

Menurutnya, keberadaan PLBN seharusnya tidak hanya berperan sebagai penanda batas wilayah negara, tetapi juga menjadi jalur strategis masuknya investasi.

Dede Yusuf menyampaikan bahwa konsep pengembangan PLBN ke depan perlu diarahkan sebagai ruang diplomasi antara dua negara yang saling menguntungkan.

Melalui PLBN, kerja sama di bidang ekonomi, investasi, serta keseimbangan kebutuhan dan pasokan antarnegeri dapat terbangun secara lebih optimal. Hal tersebut ia sampaikan saat kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke PLBN Sota, Merauke, Papua Selatan, Rabu (4/2/2026).

Seiring dengan luasnya wilayah daerah otonomi baru Papua Selatan, Dede mendorong penambahan titik-titik PLBN baru guna memaksimalkan potensi wilayah.

Ia menilai kawasan Torasi dan Boven Digoel memiliki posisi strategis untuk dikembangkan sebagai pintu perbatasan yang dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Ia menambahkan, penguatan PLBN tidak semata-mata difokuskan pada aspek pengamanan, seperti pencegahan imigran ilegal atau penyelundupan. Lebih dari itu, kawasan perbatasan perlu dihidupkan dengan aktivitas ekonomi yang mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Dalam hal pengelolaan, Dede mengungkapkan bahwa Komisi II DPR RI tengah membahas kemungkinan pemberian peran yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola kawasan perbatasan. Meski demikian, penetapan dan pengawasan garis batas negara tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Ia menilai masukan dari Wakil Gubernur Papua Selatan sangat konstruktif, khususnya terkait harapan agar daerah ke depan dapat memiliki organisasi perangkat daerah (OPD) khusus yang menangani pengelolaan kawasan perbatasan secara lebih efektif. (A18)

ADVERTISEMENT

Komentar (0)

1000 Karakter tersisa
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar di sini

Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.