JAKARTA, Sinata.id – Kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara pembangunan dapur baru Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat dukungan dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris.
Politikus PDI Perjuangan itu menilai moratorium pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan langkah tepat agar pemerintah dapat memfokuskan perhatian pada peningkatan kualitas pelaksanaan program dibanding memperluas cakupan layanan secara cepat.
“Kami menyambut baik berbagai langkah pembenahan yang diumumkan Kepala BGN, khususnya kebijakan moratorium pembangunan dapur SPPG baru, refocusing penerima manfaat, serta pergeseran fokus dari kuantitas menjadi kualitas MBG,” kata Charles, Senin (8/6/2026).
Menurutnya, perubahan orientasi tersebut diperlukan agar program MBG benar-benar mampu memberikan dampak nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat. “Fokus baru kebijakan ini adalah yang selama ini kami tunggu untuk memastikan program berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat,” ujarnya. Sebelumnya, Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mengumumkan penghentian sementara pembangunan dapur baru sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran dan penataan program.
Saat ini, lebih dari 27.000 dapur MBG telah beroperasi di berbagai wilayah Indonesia. Karena itu, BGN memilih melakukan evaluasi dan pembenahan terhadap fasilitas yang sudah ada sebelum membuka pembangunan dapur baru. “Sekarang sudah ada sekitar 27.000 lebih dapur yang sudah operasional. Kami akan beresin dulu ini,” kata Nanik. Menurut Nanik, tidak semua wilayah membutuhkan tambahan dapur dalam jumlah besar. Evaluasi akan dilakukan untuk memastikan pembangunan SPPG benar-benar sesuai kebutuhan masing-masing daerah.
Selain itu, BGN juga menyoroti ketimpangan distribusi dapur MBG yang saat ini masih banyak terkonsentrasi di kawasan perkotaan dan aglomerasi, sementara wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih membutuhkan perhatian lebih.
“Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu,” ujar Nanik.
BGN berencana melakukan pembenahan menyeluruh terhadap dapur-dapur yang telah beroperasi melalui peningkatan standar layanan, perbaikan fasilitas, penguatan sistem pengawasan, serta pelatihan sumber daya manusia.
Dapur yang tidak memenuhi standar keamanan pangan maupun kualitas pelayanan akan dievaluasi dan berpotensi dihentikan sementara operasionalnya.
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.