Sinata.id - Pemerintah bersiap menggeber pembangunan hunian bagi warga terdampak bencana di Pulau Sumatera. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, proses pembangunan 2.000 unit rumah korban bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mulai dikerjakan pekan ini.
Instruksi itu disampaikan langsung Kepala Negara agar seluruh kementerian dan lembaga bergerak serempak, tanpa menunda-nunda alasan teknis di lapangan.
Dalam arahannya di sela Sidang Kabinet Paripurna, Senin (15/12/2025), Presiden menekankan bahwa negara tidak boleh terjebak pada persoalan ketersediaan lahan.
Prabowo meminta jajaran pemerintah memaksimalkan seluruh aset negara demi percepatan pembangunan hunian sementara hingga rumah permanen bagi para korban.
“Tidak boleh ada alasan soal lahan. Gunakan tanah milik negara yang tersedia. Kalau perlu lahan PTPN, kalau perlu konsesi hutan di sekitar wilayah terdampak, semua bisa dimanfaatkan,” tegas Presiden di hadapan para menteri.
Data kerusakan rumah dipaparkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.
Di Provinsi Aceh, jumlah rumah terdampak tercatat mencapai 100.569 unit.
Dari angka tersebut, puluhan ribu rumah mengalami kerusakan mulai dari kategori ringan hingga berat, bahkan ribuan lainnya dilaporkan hanyut tersapu banjir.
Sementara di Sumatera Utara, total rumah terdampak mencapai 29.766 unit, mencakup kerusakan ringan, sedang, berat, hingga rumah yang hilang akibat bencana.
Kondisi serupa juga terjadi di Sumatera Barat dengan total 9.150 rumah tercatat terdampak.
“Jika digabungkan, total rumah rusak ringan, sedang, berat, dan yang hanyut mencapai 139.485 unit. Ini data terakhir per Minggu, 14 Desember 2025, pukul 17.00,” ujar Maruarar.
Sebagai langkah awal rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah telah menyiapkan puluhan titik lokasi pembangunan yang sebelumnya telah disurvei.
Di Sumatera Utara, sejumlah lokasi disiapkan di wilayah Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan.
Sementara di Sumatera Barat, titik pembangunan tersebar di Kota Padang, Tanah Datar, Padang Panjang, Kabupaten Agam, hingga Pesisir Selatan.
Maruarar menambahkan, koordinasi lintas kementerian menjadi kunci agar pembangunan bisa langsung berjalan.
Ia mendorong adanya rapat bersama melibatkan Kementerian Hukum, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, hingga BNPB untuk memastikan kejelasan status lahan dan kesiapan infrastruktur pendukung.
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.