Prabowo Siapkan 10 Kampus untuk Memutus Korupsi di Struktur Negara

Jakarta, Sinata.id — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan program besar untuk mengubah wajah birokrasi Indonesia. Dalam konferensi pers Washington Heights Senin malam, Presiden menegaskan bahwa pembangunan 10 universitas baru dan satu lembaga pelatihan administrasi negara menjadi bagian dari strategi nasional untuk mencegah korupsi dan menyegarkan aparatur negara.

Program ini bukan sekadar gagasan pendidikan — melainkan langkah tajam menuju upaya “membersihkan struktur pemerintahan dari praktik korup dan tidak profesional.”

“Kita tidak bisa lagi menerima standar lama. Republik ini butuh pemimpin yang kompeten, jujur, dan berdedikasi. Mereka akan kita siapkan dari pendidikan terbaik di tanah air,” kata Prabowo, dikutip Jumat (13/2/2026).

Langkah itu diambil menyusul kritik tajam publik terhadap fenomena korupsi yang terus menghantui berbagai kementerian dan lembaga negara. Menurut Prabowo, tantangan terbesar bukan hanya menindak pelaku, tetapi menghasilkan generasi baru birokrat yang bersih dan berintegritas.

Dokumen resmi pemerintah menjelaskan bahwa 10 perguruan tinggi yang akan dibangun memiliki fokus strategis pada ilmu pemerintahan, teknologi informasi, sains terapan, hingga kepemimpinan publik.

Pemerintah juga menegaskan bahwa kurikulum akan dirancang bekerja sama dengan universitas kelas dunia untuk memastikan para lulusan siap menghadapi tantangan global dan tidak kalah bersaing.

“Ini bukan sekadar kampus, ini laboratorium karakter bangsa,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam keterangan terpisah.

Fokus utama universitas ini adalah menggabungkan teori, pengalaman nyata dalam pelayanan publik, dan etika integritas yang kuat — agar setiap lulusan tidak hanya cakap secara intelektual, tetapi juga tahan terhadap praktik korupsi.

Dalam pidatonya, Prabowo juga menyampaikan bahwa pemerintah telah memulai proses evaluasi menyeluruh terhadap pejabat yang bekerja di kementerian dan lembaga negara.

Ia menegaskan bahwa aparatur yang terbukti tidak sejalan dengan nilai reformasi pemerintahan akan digantikan oleh para lulusan terbaik dari universitas-universitas baru tersebut.

“Siapa pun yang tak mampu membawa perubahan nyata, akan kami beri tempat yang lebih layak — bukan di ruang keputusan negara,” tutur Prabowo.

Perubahan struktural ini mendapat apresiasi dari berbagai pakar pemerintahan. Menurut mereka, Indonesia selama ini membutuhkan langkah yang melampaui sekadar sanksi administratif — tapi juga sistem pendidikan yang bisa melahirkan pemimpin baru. [a46]