Prabowo Tegaskan Korupsi Harus ‘Dihabiskan’ dari Bumi Indonesia

Jakarta, Sinata.id — Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan taringnya dalam upaya pemberantasan korupsi. Dalam pidato berapi-api di forum Indonesia Economic Outlook 2026 yang berlangsung di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026) sore, ia menyatakan tekad pemerintah untuk membersihkan korupsi dari seluruh pelosok negeri.

Di hadapan para pejabat, pelaku usaha, dan pelaku industri perbankan, Prabowo menyampaikan bahwa fenomena korupsi yang merembes di banyak sektor harus diatasi secara menyeluruh. Menurutnya, praktik manipulasi, kebocoran anggaran, dan berbagai bentuk penyelewengan uang negara bukan hanya merugikan ekonomi, tetapi juga menghambat peluang kesejahteraan rakyat.

“Korupsi masih terlalu banyak. Kita harus habiskan korupsi dari bumi Indonesia — segala kebocoran, segala penyelewengan, segala manipulasi, di semua tingkatan,” tegas Prabowo di hadapan peserta forum.

Dalam pidatonya, Prabowo tidak hanya menyerukan pemberantasan korupsi secara umum, tetapi juga menekankan bahwa budaya “mengakali aturan” harus dihapuskan. Ia secara khusus menyoroti praktik di mana sebagian oknum pengusaha dan birokrat cenderung mencari celah untuk menghindari kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Arahan itu muncul di tengah dorongan pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil, di mana semua pelaku ekonomi beroperasi dalam batas hukum yang jelas. Prabowo meminta para pelaku usaha besar yang hadir di forum untuk meninjau kembali etika bisnis mereka dan patuh terhadap aturan demi masa depan bangsa yang lebih bersih.

“The New Indonesia”: Tanpa Celah untuk Korupsi

Pidato Presiden malam itu juga mengusung slogan baru: “The New Indonesia” — sebuah visi negara yang bersih dari praktik korupsi. Prabowo menegaskan bahwa untuk mencapai visi tersebut, Indonesia harus berani melihat kenyataan pahit yang selama ini terjadi, menerima kekurangan, dan bertekad untuk memperbaikinya secara nyata.

Dalam konteks ini, ia memperingatkan bahwa penegakan hukum tidak boleh menjadi alat untuk menyerang lawan politik. Prabowo menegaskan perlunya ketegasan hukum yang berpijak pada fakta dan bukti, tanpa diselewengkan untuk kepentingan lain.

“Tidak boleh hukum dipakai alat untuk ngerjain lawan politik. Tidak boleh. Penegakan hukum harus berdiri di atas pembuktian kuat,” katanya membuka ruang diskusi soal keadilan substansial.