Sinata.id – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, membenarkan ucapan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait dana fantastis milik Pemprov DKI yang masih mengendap di bank. Angkanya tak main-main, mencapai Rp14,6 triliun!
“Seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan, Pak Purbaya, itu betul 1.000 persen benar. Dana Rp14,6 triliun memang ada di Bank Jakarta,” ujar Pramono di sela kunjungannya ke Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).
Pramono tak menampik bahwa fenomena dana mengendap ini bukan hal baru. Ia menjelaskan, pola belanja APBD DKI Jakarta memang cenderung meningkat di penghujung tahun anggaran.
“Jakarta biasanya mengalami lonjakan pembayaran di akhir tahun. Sebagai contoh, di akhir 2023 itu sekitar Rp16 triliun, dan di tahun 2024 bahkan naik menjadi Rp18 triliun,” terangnya.
Baca Juga: Perampok Gasak Perhiasan Senilai Rp1,7 Triliun dalam 7 Menit di Museum Louvre
Dengan kata lain, uang triliunan rupiah itu bukan menganggur tanpa tujuan. Pemprov DKI disebut telah menyiapkan realokasi untuk kebutuhan belanja besar pada November dan Desember 2025, dengan nilai yang diprediksi tak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.
Keuangan DKI Masih Sehat
Menepis anggapan publik soal mandeknya keuangan daerah, Pramono menegaskan bahwa kondisi fiskal Jakarta dalam keadaan aman dan stabil.
“Alhamdulillah, pajak kita tercapai, bahkan sedikit melampaui target. Jadi tidak ada masalah dengan keuangan DKI,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti persoalan klasik, seperti lambatnya penyerapan anggaran di berbagai daerah, termasuk Jakarta.
Purbaya menyebut hingga akhir September 2025 terdapat Rp234 triliun dana pemerintah daerah yang masih mengendap di bank, dan DKI Jakarta menjadi penyumbang terbesar.
“Pemerintah pusat sudah menyalurkan dana dengan cepat. Tapi di daerah, eksekusinya lambat. Akibatnya, uang itu tidak bekerja untuk rakyat,” tegas Purbaya saat menghadiri acara Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kantor Kemendagri, Senin (20/10/2025).
Menurutnya, kondisi ini bukan disebabkan oleh kurangnya dana, melainkan oleh lambatnya pelaksanaan program di tingkat daerah.
“Realisasi belanja APBD sampai triwulan ketiga masih melambat, sehingga simpanan uang pemda di bank menumpuk,” jelasnya.
“Segera Gunakan untuk Kepentingan Rakyat”
Purbaya pun mengingatkan kepala daerah agar tak menunggu akhir tahun untuk membelanjakan anggaran yang sudah tersedia. Ia menegaskan bahwa dana besar tersebut seharusnya segera digerakkan demi kepentingan publik.
“Pesan saya sederhana: uangnya sudah ada, jangan tunggu akhir tahun. Segera gunakan untuk pembangunan produktif dan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya [zainal/a46]
