Simalungun, Sinata.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun menyatakan dukungan penuh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menghadiri peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 2 Polres Simalungun yang dilakukan serentak secara nasional oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, Jumat (13/2/2026).
Wakil Bupati (Wabup) Benny Gusman Sinaga, mewakili Bupati sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Simalungun, mengikuti rangkaian peresmian yang terpusat di Jakarta melalui kegiatan nonton bersama jajaran Forkopimda dan tamu undangan di Polsek Tanah Jawa.
Dalam agenda nasional tersebut, Presiden Prabowo meresmikan 1.179 unit SPPG Polri serta 18 gudang ketahanan pangan di berbagai daerah. Program ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk memperkuat intervensi gizi melalui MBG.
Di Kabupaten Simalungun, SPPG 2 Polres Simalungun telah beroperasi sejak 8 Februari 2026 dan tercatat melayani 2.148 penerima manfaat.
Kapolres Simalungun, AKBP Marganda Aritonang, menyampaikan bahwa berdirinya fasilitas tersebut tidak terlepas dari dukungan Pemkab Simalungun, termasuk hibah lahan untuk pembangunan.
“Kami mengapresiasi sinergi dan dukungan Pemkab Simalungun, khususnya kepada Wakil Bupati selaku Ketua Satgas MBG. Kolaborasi ini menjadi kekuatan utama sehingga SPPG dapat berdiri dan beroperasi,” ujarnya.
Benny mengapresiasi langkah Polres Simalungun yang telah menghadirkan dua titik layanan MBG di wilayah tersebut. Ia menilai kehadiran SPPG merupakan wujud nyata komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak.
“Atas nama Pemkab Simalungun dan Satgas MBG, kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya. Ini merupakan langkah konkret dalam mendukung program nasional,” katanya.
Ia menambahkan, dari target 95 titik layanan MBG di Kabupaten Simalungun, realisasi saat ini masih di bawah 50 persen. Karena itu, percepatan pembangunan titik layanan menjadi prioritas bersama.
Menanggapi isu yang berkembang di masyarakat, Wabup Benny menegaskan bahwa penentuan lokasi titik MBG bukan merupakan kewenangannya.
“Peran saya sebagai Ketua Satgas adalah melakukan pengawasan dan memastikan program berjalan sesuai standar, bukan menentukan lokasi,” tegasnya.
Ia juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan maupun masukan terkait pelaksanaan MBG agar program dapat berjalan transparan dan tepat sasaran.
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.