Proyek Hilirisasi Rp239 Triliun Era Prabowo Disorot, Dinilai Berisiko dan Kurang Transparan

Jakarta, Sinata.id - Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan program hilirisasi komoditas nasional sebagai upaya memperkuat pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah bahkan menyiapkan tambahan 13 proyek hilirisasi baru dengan nilai investasi mencapai sekitar Rp239 triliun.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan hal tersebut usai rapat terbatas di Hambalang pada 25 Maret 2026. Ia menyebut proyek-proyek tersebut masih dalam tahap finalisasi dan akan segera dibahas lebih lanjut sebelum dieksekusi.

Namun, kebijakan ambisius ini mulai menuai kritik dari berbagai kalangan. Sejumlah pengamat menilai percepatan hilirisasi berisiko jika tidak dibarengi dengan transparansi, perencanaan matang, serta pengawasan yang ketat. Kritik: Ambisi Besar, Risiko Tak Kecil Program hilirisasi selama ini memang digadang-gadang sebagai strategi meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri. Namun, kritik muncul terkait potensi pemborosan anggaran dan ketidakefisienan proyek jika pelaksanaannya terburu-buru.

Beberapa analis ekonomi menyoroti besarnya nilai investasi yang mencapai ratusan triliun rupiah, sementara kejelasan skema pendanaan, mitra investasi, hingga dampak ekonomi jangka panjang belum sepenuhnya terbuka ke publik.

Selain itu, pengalaman proyek-proyek besar sebelumnya menunjukkan bahwa tanpa tata kelola yang kuat, program strategis berisiko mengalami keterlambatan, pembengkakan biaya, bahkan mangkrak. Tahap Awal Belum Sepenuhnya Tuntas Dalam laporan yang disampaikan, Bahlil juga menyebut terdapat 20 proyek hilirisasi tahap awal. Sebagian proyek sudah memasuki tahap pembangunan awal (groundbreaking), sementara sisanya dijadwalkan segera dimulai dalam waktu dekat.

Kondisi ini justru menimbulkan pertanyaan baru. Pasalnya, sejumlah proyek awal belum sepenuhnya berjalan atau menunjukkan hasil signifikan, namun pemerintah уже menambah daftar proyek baru dalam jumlah besar.

Pengamat menilai langkah ini berpotensi memperlebar beban fiskal dan mengurangi fokus terhadap penyelesaian proyek yang sudah ada. Transisi Energi Juga Dipertanyakan Selain hilirisasi, pemerintah juga mendorong pengembangan energi alternatif seperti bioetanol, biodiesel, serta percepatan energi baru terbarukan (EBT). Presiden Prabowo disebut meminta optimalisasi seluruh potensi energi domestik guna mencapai swasembada energi.

Meski terdengar strategis, kebijakan ini juga tidak lepas dari kritik. Sejumlah pihak menilai arah transisi energi Indonesia masih belum konsisten, terutama dalam menyeimbangkan antara energi fosil dan energi bersih.