Ramai Seruan Bubarkan DPR, Ahmad Sahroni: Mental Tolol

Jakarta, Sinata.id – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menanggapi maraknya seruan publik di media sosial yang meminta Dewan Perwakilan Rakyat dibubarkan. Menurutnya, wacana tersebut berlebihan dan tidak mencerminkan cara berfikir yang sehat dalam kehidupan berdemokrasi.

Dalam sebuah unggahan video berdurasi 58 detik yang beredar di platform X (Twitter) pada 22 Agustus 2025, Sahroni menegaskan bahwa DPR merupakan lembaga negara yang memiliki fungsi vital dalam sistem pemerintahan, sehingga usulan pembubarannya justru akan menimbulkan persoalan baru.

“Kalau DPR dibubarkan, apakah masyarakat yakin proses pemerintahan akan berjalan lebih baik? Belum tentu. Karena itu, jangan asal melontarkan pernyataan berlebihan seperti ‘bubarkan DPR’,” demikian ujar Sahroni, dilihat Sinata.id pada Sabtu (23/8/2025).

Politikus Partai NasDem itu menambahkan, kritik masyarakat terhadap kinerja DPR adalah hal wajar dan tidak perlu dihindari. Namun ia menekankan bahwa penyampaian kritik seharusnya dilakukan secara konstruktif, bukan dengan seruan emosional yang justru kontraproduktif.

“Masyarakat boleh mengkritik, boleh menyampaikan keluhan, bahkan mencaci kami pun tidak masalah. Tetapi tetap ada etika dan tata cara dalam menyampaikan aspirasi. Kalau sekadar meneriakkan ‘bubarkan DPR’, itu sama sekali tidak menyelesaikan persoalan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sahroni mengakui bahwa anggota DPR bukanlah sosok yang sempurna. Menurutnya, ada banyak keterbatasan yang dimiliki para wakil rakyat. Meski begitu, ia menegaskan bahwa mereka tetap bekerja untuk mewakili kepentingan publik.

“Kami juga manusia biasa, tidak semuanya pintar. Namun kami memiliki tanggung jawab dan empati terhadap rakyat. Karena itu, kritik tetap kami terima sebagai bahan evaluasi, asal disampaikan secara tepat,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sahroni juga melontarkan pernyataan keras terhadap pihak-pihak yang secara simplistis menyerukan pembubaran DPR. Ia menyebut pandangan itu sebagai bentuk mentalitas yang tidak sehat.

“Orang yang hanya bisa berteriak ‘bubarkan DPR’ tanpa memahami fungsi dan mekanismenya, itu cerminan mental yang salah. Demokrasi menuntut adanya tata kelola dan mekanisme evaluasi, bukan sekadar seruan emosional,” imbuhnya.

Seruan pembubaran DPR belakangan ini mengemuka seiring dengan perbincangan publik mengenai besaran gaji dan tunjangan anggota legislatif. Namun, Sahroni menilai perdebatan tersebut seharusnya diarahkan pada perbaikan kinerja, bukan pada tuntutan pembubaran lembaga negara.