Pematangsiantar, Sinata.id - Reses yang digelar Anggota DPRD Kota Pematangsiantar Hendra Pardede berlangsung seru. Ada debat, dan ada air mata, saat sesi tanya jawab dimulai.
Anggota dewan dari Partai Golkar ini menggelar reses di Jalan Pattimura Ujung, Silaumange, Kelurahan Mekar Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, Selasa 14 Oktober 2025.
Ratusan warga Mekar Nauli memenuhi tempat duduk yang disediakan panitia. Hadir juga Camat Siantar Marihat Pedianto Sitopu dan Lurah Mekar Nauli Heri Ginting.
Reses diawali dengan upacara nasional. Selepas itu, Pedianto menyampaikan ungkapan selamat datang kepada anggota dewan yang menggelar reses di kecamatan yang dipimpinnya.
Pada momen itu, Pedianto juga mengatakan, Hendra Pardede merupakan Anggota DPRD Kota Pematangsiantar yang peduli dan responsif terhadap permasalahan rakyat.
"Beliau (Hendra Pardede) ini, terkait kebutuhan masyarakat dan pembangunan, bukan saya mengada ngada, bukan pula karena beliau ada di sini, beliau ini memang respek," ucap Pedianto.
Selepas Hendra menjelaskan maksud dan tujuan reses digelar, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Pada sesi ini, ada dua warga yang menitikkan air mata.
Lalu, ada juga debat kecil. Hal itu membuat Hendra merasa resesnya berlangsung seru. Rasa itu ia ungkap di penghujung acara.
Pada sesi tanya jawab, warga Mekar Nauli bernama Dormani Julita boru Manik, mengeluhkan tentang dirinya yang tak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.
Sambil menitikkan air mata, Dormani bercerita tentang suaminya yang ia sebut tidak lagi peduli dengan dirinya, dan anak-anak mereka. Katanya, sudah lama suaminya berada di Kota Batam, Kepulauan Riau.
Diungkap juga, kalau dirinya tinggal menumpang di bagian dapur warga Mekar Nauli, bersama anak-anaknya.
Terhadap keluhan ini, Lurah Mekar Nauli meminta Maria, Ketua RT tempat Dormani tinggal untuk menjelaskan. Ketua RT itu kemudian menyebut, kalau pihaknya selalu berusaha, agar Dormani mendapatkan bantuan, seperti bantuan beras dari kepolisian.
Sedangkan terkait bantuan sosial dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan bantuan resmi dari pemerintah lainnya, sebut Maria, terganjal KTP suami dari Dormani sebagai kepala keluarga, belum KTP Elektronik.
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.