Di saat MUI menyoroti urgensi keadilan dalam pungutan pajak, pemerintah memastikan siap membuka ruang pembahasan agar regulasi yang berjalan benar-benar berpihak kepada masyarakat sekaligus menjaga kepentingan fiskal negara.
Jika diperlukan, Bimo menegaskan DJP siap duduk dalam diskusi teknis berikutnya dengan MUI.
“Kita ingin penjelasan yang utuh sampai ke masyarakat. Kami terbuka,” tutupnya. [a46]
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.