Ia menilai, kecepatan pembangunan yang dikejar pemerintah perlu diimbangi dengan pengawasan, supaya tidak menghasilkan koperasi yang mangkrak.
“Percepatan ini memang dikebut sama pemerintah. Tapi koordinasi ini menjadi sangat penting. Karena ini nggak gampang. Jadi masalah SDM Koperasi Desa Merah Putih masih menjadi pertanyaan. Dugaan terjadinya bahwa ini tidak akan berhasil, itu cukup besar kemungkinannya,” ujarnya.
Anggota dewan dari Dapil DKI Jakarta III ini menekankan tentang pentingnya kejelasan mekanisme tanggung jawab, apabila program gagal.
Tanpa pengawasan dan pendampingan yang tepat, Darmadi khawatir banyak koperasi hanya akan berdiri di atas bangunan fisik tanpa aktivitas ekonomi yang nyata.
“Siapa yang menanggung kalau macet? Siapa yang menanggung kalau usahanya macet? Bisnisnya yang macet, kalau gerainya kan udah dibangun. Jangan-jangan nanti 80 ribu banyak yang mangkrak di situ. Akhirnya nggak ada kegiatan di sana. Idenya bagus, tapi implementasi ini ada sedikit banyak masalah,” tuturnya. (*)
Sumber: Parlementaria
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.