Ketegangan meningkat setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi wilayah Kursk pada 20 Mei untuk membahas pembangunan zona penyangga bersama pejabat lokal. Dalam pertemuan itu, seorang kepala distrik menyarankan agar Rusia "merebut Sumy agar zona penyangga lebih efektif", yang dibalas Putin dengan nada bercanda, namun ditafsirkan banyak analis sebagai sinyal ambisi teritorial lebih jauh.
Lembaga think tank Institute for the Study of War (ISW) meyakini bahwa Putin memang memiliki niat memperluas wilayah pendudukan, meskipun pelaksanaannya diyakini tidak akan mudah. Sumber lain dari RBC Ukraine juga menyebutkan bahwa rencana aneksasi Sumy tengah digodok oleh Kremlin.
Evakuasi Massal Warga Sipil
Merespons perkembangan di lapangan, Gubernur Sumy, Oleh Khyzhnyak, menyatakan bahwa hampir 56.000 dari total 86.000 warga yang masuk dalam zona evakuasi telah dipindahkan ke wilayah yang lebih aman. Data dari Kyiv Independent menunjukkan bahwa evakuasi mencakup keluarga dengan anak-anak serta seluruh warga di dalam radius 10 kilometer dari perbatasan Rusia.
Evakuasi ini semakin dipercepat setelah serangan drone Rusia pada 17 Mei menghantam sebuah minibus sipil di kota Bilopillia, menewaskan 13 warga sipil. Pemerintah Ukraina juga menerapkan evakuasi wajib bagi anak-anak dan orang tua mereka sejak September 2024.
Serangan di Sumy terjadi di tengah upaya diplomatik yang dipimpin oleh Amerika Serikat untuk mengupayakan gencatan senjata. Namun, negosiasi belum menunjukkan hasil konkret. Anggota delegasi Ukraina untuk Majelis Parlemen Dewan Eropa, Oleksiy Honcharenko, menyebut Rusia mulai terbuka menyuarakan rencana pencaplokan wilayah Sumy, sambil tetap menolak syarat gencatan senjata yang diajukan oleh Ukraina dan sekutunya.
“Rusia baru berhasil merebut Mariupol dalam invasi skala penuh ini. Mereka kini tampaknya ingin menjadikan Sumy sebagai target berikutnya,” ujar Honcharenko kepada Newsweek.
Sementara Ukraina menyerukan gencatan senjata tanpa syarat, Rusia diyakini akan memanfaatkan kemajuan di Sumy sebagai kartu tawar dalam negosiasi. (*)
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.