Sinyal Krisis dari Prabowo, DPR Dorong Efisiensi Anggaran Hadapi Dampak Perang Global

Jakarta, Sinata.id – Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, mengusulkan langkah efisiensi pada berbagai program pemerintah sebagai respons terhadap kondisi geopolitik global yang semakin tidak menentu. Situasi ini dipicu oleh konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, yang dinilai berpotensi mengguncang stabilitas ekonomi dunia, termasuk Indonesia.

Rifqinizamy menyampaikan bahwa langkah efisiensi tidak hanya terbatas pada wacana pemotongan gaji pejabat negara, tetapi juga harus mencakup pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan tepat sasaran.

“Bukan hanya pemotongan gaji yang diperlukan, tetapi juga mengefektifkan dan mengefisienkan sejumlah anggaran yang ada di pemerintahan,” ujarnya, Selasa (25/3).

Pemotongan Gaji Jadi Sinyal Antisipasi Krisis

Rifqinizamy menilai rencana Presiden Prabowo Subianto terkait pemotongan gaji pejabat negara merupakan sinyal positif. Menurutnya, kebijakan tersebut mencerminkan kesiapan pemerintah dalam menghadapi potensi krisis akibat konflik global yang berkepanjangan.

Ia menambahkan bahwa perang di kawasan Asia Barat dapat memicu ketidakpastian ekonomi, sehingga diperlukan langkah antisipatif sejak dini.

“Ini adalah sinyal agar masyarakat bersiap menghadapi kemungkinan krisis akibat situasi global yang tidak stabil,” jelasnya.

Efisiensi Anggaran Harus Tepat Sasaran

Selain pemangkasan gaji, Rifqinizamy menekankan pentingnya memastikan setiap alokasi anggaran memiliki output dan outcome yang jelas. Ia menilai efisiensi harus difokuskan pada pos-pos yang benar-benar bisa dioptimalkan tanpa mengganggu pelayanan publik.

Menurutnya, kebijakan ini dapat dilakukan tanpa harus merevisi undang-undang, melainkan cukup melalui Peraturan Presiden (Perpres) atau Peraturan Menteri Keuangan.

“Yang penting adalah pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran,” katanya.

Jangan Ganggu Pelayanan Publik

Meski mendorong efisiensi, DPR mengingatkan agar langkah tersebut tidak berdampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah diminta tetap menjaga keseimbangan antara penghematan dan kinerja pelayanan.

“Efisiensi harus menyasar pos yang tepat dan tidak memperlambat pelayanan publik,” tegasnya.

Pemerintah Kaji Pemotongan Gaji dan Penghematan BBM

Sebelumnya, dalam sidang kabinet di Istana Negara, Presiden Prabowo Subianto menyinggung kemungkinan pengurangan gaji bagi anggota kabinet dan parlemen di tengah tekanan global.