Jakarta, Sinata.id - Malam Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah 2025 digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Tempo di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin 1 Desember 2025 lalu.
Namun malam itu, tak ada satu pun pemerintah daerah di Sumatera Utara (Sumut) yang meraih apresiasi kinerja dari 9 kategori apresiasi yang menjadi penilaian Kemendagri dan Tempo.
Dilansir dari Tempo, ada 57 pemerintah daerah yang meraih Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah 2025 pada ajang yang digelar Tempo dan Kemendagri.
Daerah penerima penghargaan, masing-masing terdiri dari 19 pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota.
"Bapak dan Ibu kepala daerah ini dipilih rakyat. Kami ingin mendorong mereka memenuhi harapan masyarakat," ujar Mendagri Tito Karnavian pada Malam Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah 2025.
Tito menyebut, kepala daerah memiliki legitimasi yang kuat, karena dipilih langsung oleh rakyat. Hanya saja di sejumlah daerah, muncul masalah, karena kinerja tak sesuai harapan publik.
"Ada yang belum setahun menjabat sudah diprotes, bahkan hendak dimakzulkan," tutur Tito.
Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025 terdiri dari 9 kategori penilaian. Mulai dari tata kelola pemerintahan, pengendalian inflasi, penanggulangan kemiskinan, hingga peningkatan akses layanan kesehatan.
Kemudian, penilaian juga mencakup pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan maupun non-pertambangan, penyerapan tenaga kerja, serta penurunan ketimpangan kesejahteraan masyarakat.
Dijelaskan Tito, proses penilaian disesuaikan dengan kategori kemampuan fiskal daerah. Yakni, kategori fiskal tinggi, sedang, dan rendah. Dengan demikian, penilaian dilakukan berimbang.
"Proses seleksinya cukup fair. Bagi yang menerima apresiasi, saya ucapkan terima kasih. Terus berkarya dan memotivasi daerah lain," sebut Tito.
Mendagri berharap, persaingan sehat dapat memicu percepatan pembangunan. "Indonesia ini negara besar. Tidak cukup usaha pemerintah pusat saja. Harus bersama pemerintah daerah," katanya.
Berikut, ini daftar daerah yang berhasil meraih Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah 2025, diantaranya:
1. Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Fiskal Total)
- Provinsi: DKI Jakarta
- Kabupaten: Banyuwangi
- Kota: Denpasar
2. Pengendalian Inflasi (Fiskal Total)
- Provinsi: Bali
- Kabupaten: Magetan
- Kota: Tual
3. Penanggulangan Kemiskinan
* Fiskal Tinggi
- Provinsi: Lampung
- Kabupaten: Bekasi
- Kota: Batam
* Fiskal Sedang
- Provinsi: Bengkulu
- Kabupaten: Sleman
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.