Jakarta, Sinata.id – Tiang monorel mangkrak di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, mulai dibongkar pada Rabu (14/1/2026) pagi.
Berdasarkan pantauan awak media di lokasi sekitar pukul 09.00 WIB, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno hadir meninjau langsung proses pembongkaran. Turut hadir mantan Gubernur DKI Jakarta periode 1997–2007, Sutiyoso.
Pembongkaran tiang monorel tersebut dilakukan oleh tim dari Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta. Sejumlah tiang yang akan dibongkar tampak telah dipasangi garis polisi (police line).
Sebelumnya, Pramono Anung menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan anggaran sekitar Rp254 juta khusus untuk pembongkaran tiang monorel. Sementara itu, total anggaran sebesar Rp100 miliar disiapkan untuk penataan kawasan, termasuk pedestrian, jalan, dan taman di sepanjang Jalan HR Rasuna Said.
“Untuk membongkar saja anggarannya Rp254 juta. Sedangkan Rp100 miliar itu dialokasikan untuk pengaturan pedestrian, jalan, dan taman selama satu tahun penuh,” ujar Pramono kepada wartawan, Selasa (13/1/2026).
Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Afan Adriansyah, menegaskan bahwa pembongkaran dilakukan secara transparan, tertib hukum, dan berorientasi pada kepentingan publik.
“Langkah ini penting demi menjaga keselamatan masyarakat, karena cukup banyak kecelakaan yang diakibatkan oleh keberadaan tiang monorel mangkrak,” kata Afan.
Selain meningkatkan keselamatan, pembongkaran tersebut juga diharapkan mampu mengurai kemacetan hingga 18 persen serta memperindah wajah Kota Jakarta.
Sementara itu, Sutiyoso mengenang kembali awal mula gagasan pembangunan monorel Jakarta yang muncul pada awal 2000-an. Ia mengaku lega setelah hampir 22 tahun proyek tersebut terbengkalai.
“Jujur saja, hari ini hati saya lega sekali dengan adanya kepastian yang dicanangkan oleh Pak Gubernur Pramono,” ujar Sutiyoso saat menghadiri peninjauan pembongkaran tiang monorel.
Menurutnya, hasil kajian para pakar transportasi saat itu menyimpulkan Jakarta membutuhkan empat moda transportasi utama, yakni MRT bawah tanah, monorel layang, busway, dan waterway, yang terintegrasi satu sama lain.
Namun, kondisi sosial ekonomi pascakerusuhan Mei 1998 membuat kepercayaan investor belum pulih. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta kala itu memprioritaskan pembangunan busway yang tidak memerlukan investasi besar.
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.