Jakarta, Sinata.id – Pemerintah Indonesia mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera menggelar rapat darurat Dewan Keamanan menyusul gugurnya personel penjaga perdamaian Indonesia di Lebanon.
Permintaan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono saat berkomunikasi dengan Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, pada Senin (30/3/2026) malam.
Indonesia juga menuntut investigasi yang cepat, transparan, dan menyeluruh atas insiden tersebut.
“Kami meminta rapat darurat Dewan Keamanan PBB serta investigasi yang cepat, menyeluruh, dan transparan,” ujar Sugiono.
Koordinasi dengan Lebanon
Selain dengan PBB, Sugiono juga melakukan komunikasi dengan Menteri Luar Negeri Lebanon, Yousef Raggi.
Dalam pembicaraan tersebut, Indonesia menyampaikan keprihatinan mendalam atas serangan yang menewaskan personel penjaga perdamaian.
Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi dan mengambil langkah bersama untuk merespons situasi serta mendorong deeskalasi konflik di kawasan.
Indonesia Kecam Serangan
Pemerintah Indonesia mengecam keras serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian yang dinilai melanggar hukum internasional.
“Keamanan dan keselamatan pasukan penjaga perdamaian harus dihormati sesuai hukum internasional,” tegas Sugiono.
Kronologi Insiden di Lebanon
Insiden terjadi di wilayah Lebanon selatan, tepatnya di dekat Adchit Al Qusayr, saat konflik di kawasan tersebut mengalami peningkatan.
Seorang prajurit TNI yang tergabung dalam misi UNIFIL, Praka Farizal Rhomadon, gugur akibat serangan artileri tidak langsung pada Minggu (29/3/2026).
Sehari kemudian, Senin (30/3/2026), dua prajurit lainnya dilaporkan turut gugur dalam insiden terpisah saat menjalankan tugas pengamanan. Keduanya adalah Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan
Dengan demikian, total tiga prajurit TNI meninggal dunia dalam rangkaian serangan tersebut.
Reaksi Internasional
Pemerintah China juga mengecam keras serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, menyatakan bahwa serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional dan Resolusi Dewan Keamanan PBB.
China mendesak semua pihak untuk segera meredakan ketegangan serta menjamin keselamatan personel PBB di lapangan.
Hingga kini, situasi keamanan di wilayah operasi UNIFIL dilaporkan masih belum stabil. Investigasi terkait penyebab serangan masih terus berlangsung.
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.