Washington D.C, Sinata.id — Pemerintah Amerika Serikat tengah mempersiapkan langkah besar yang bisa mengubah arah diplomasi Timur Tengah. Sebuah forum tingkat tinggi yang disebut Presiden Donald Trump sebagai Dewan Perdamaian Gaza dikabarkan akan menggelar pertemuan perdananya di Washington pada 19 Februari 2026.
Informasi ini diungkap media Axios, mengutip pejabat AS dan diplomat dari empat negara yang disebut sebagai anggota awal dewan tersebut. Meski masih dalam tahap perencanaan dan bisa berubah, pertemuan ini diproyeksikan menjadi forum penentu arah masa depan Gaza—sekaligus ajang penggalangan dana internasional untuk rekonstruksi wilayah yang porak-poranda akibat perang.
Lokasi yang disiapkan adalah U.S. Institute of Peace, Washington. Sehari sebelumnya, pada 18 Februari, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dijadwalkan bertemu Trump di Gedung Putih. Dua agenda ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa AS ingin mengambil kendali langsung atas proses pascakonflik Gaza.
Hingga Sabtu (7/2/2026), Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri AS belum memberikan pernyataan resmi.
Trump pertama kali mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian ini pada akhir Januari lalu. Ia menyebut dirinya akan memimpin langsung lembaga tersebut, dengan klaim untuk “menyelesaikan konflik yang tak kunjung berakhir.” Namun, gagasan ini langsung menuai kontroversi. Sejumlah analis menilai inisiatif tersebut berpotensi menggeser peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam diplomasi global.
Respons internasional pun terbelah. Beberapa sekutu AS di Timur Tengah dikabarkan sudah bergabung, sementara negara-negara Barat yang selama ini menjadi mitra strategis Washington memilih bersikap menunggu.
Padahal, pada pertengahan November lalu, Dewan Keamanan PBB telah mengesahkan resolusi yang memberi mandat kepada dewan tersebut bersama negara mitra untuk membentuk pasukan stabilisasi internasional di Gaza. Resolusi itu lahir di tengah gencatan senjata rapuh yang berlaku sejak Oktober, berdasarkan rencana yang digagas Trump dan disepakati Israel serta Hamas.
Dalam rancangan awal yang diumumkan akhir tahun lalu, Dewan Perdamaian disebut akan mengawasi pemerintahan sementara di Gaza. Namun belakangan, Trump memperluas mandatnya: bukan hanya Gaza, tetapi juga konflik global lain.
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.