Jakarta, Sinata.id – Rumah produksi dokumenter dan lembaga riset independen Watchdoc Documentary mengungkap temuan adanya dugaan konflik kepentingan pada 102 yayasan yang terlibat dalam pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Temuan tersebut dipublikasikan melalui infografik yang dirilis Watchdoc dan diunggah di akun media sosial X (Twitter) @watchdoc_ID.
Dalam unggahan pada Kamis (4/6/2026) itu, disebutkan bahwa 28 dari 102 yayasan yang diteliti diduga memiliki afiliasi dengan partai politik.
Berdasarkan data Watchdoc, afiliasi politik tersebut tersebar di sejumlah partai, dengan jumlah terbesar tercatat terkait Partai Gerindra sebanyak tujuh yayasan.
Selanjutnya PKS lima yayasan, PAN empat yayasan, PDIP dan NasDem masing-masing tiga yayasan, PSI, Berkarya, dan Hanura masing-masing dua yayasan, serta PPP, PKB, PBB, Demokrat, dan Perindo masing-masing satu yayasan.
Selain dugaan afiliasi dengan partai politik, Watchdoc juga mencatat adanya yayasan yang diduga memiliki keterkaitan dengan pebisnis atau sektor swasta sebanyak 18 yayasan, birokrasi pemerintahan 12 yayasan, kelompok relawan atau organisasi pendukung kampanye presiden sembilan yayasan.
Kemudian, individu yang dekat dengan pejabat tujuh yayasan, kalangan militer enam yayasan, mantan penyelenggara negara empat yayasan, pengurus atau pendiri yang pernah tersangkut kasus korupsi tiga yayasan, serta kepolisian dan kejaksaan dua yayasan.
Watchdoc menyebut temuan tersebut sebagai indikasi potensi konflik kepentingan dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis yang perlu mendapatkan perhatian publik dan pemerintah.
Pendiri Watchdoc, Dandhy Laksono dihubungi ke nomor WhatsApp pada Kamis (4/6/2026), terkait data di infografik tersebut, tidak secara spesifik memberikan jawaban.
Dandhy mengirimkan hasil karya dokumenter Watchdoc terkait dengan persoalan MBG.
Disebutkan dalam pengantar dokumenter, bahwa proyek MBG disinyalir rawan konflik kepentingan.
Karena sejumlah yayasan diduga terafiliasi dengan TNI, Polri, lembaga negara, dan sejumlah 'orang dekat' pemerintahan.
Terkait infografik yang dirilis Watchdoc, belum diperoleh pernyataan resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN) maupun yayasan-yayasan yang disebut dalam temuan tersebut.
Temuan Watchdoc tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran hukum, karena afiliasi yang disebut masih memerlukan verifikasi dan klarifikasi lebih lanjut dari pihak terkait. (A08)
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.