Davos, Sinata.id – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya dalam memberantas praktik ilegal, khususnya di sektor sumber daya alam dan energi, saat berbicara dalam World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo mengungkapkan bahwa hingga saat ini pemerintah telah menutup 1.000 tambang ilegal di berbagai wilayah Indonesia. Meski demikian, laporan dari jajarannya menunjukkan masih terdapat sedikitnya 1.000 tambang ilegal lain yang menjadi target penindakan.
“Hingga saat ini, kami telah menutup 1.000 tambang ilegal. Namun, laporan dari jajaran saya menunjukkan masih ada setidaknya 1.000 tambang ilegal lainnya,” ujar Prabowo.
Selain itu, Presiden menyampaikan bahwa negara telah menyita sekitar 4 juta hektare lahan perkebunan dan tambang ilegal. Pemerintah juga mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan lingkungan dan kehutanan.
“Jika digabungkan dengan 4 juta hektare lahan ilegal yang telah disita sebelumnya, pada hakikatnya kami telah menjalankan penegakan hukum di bidang kehutanan yang paling berani dan paling tegas dalam sejarah Indonesia,” tegasnya.
Prabowo juga menyinggung pengungkapan penyelewengan besar-besaran dalam tata kelola bahan bakar minyak (BBM) dan minyak mentah. Menurutnya, praktik-praktik tersebut merupakan bentuk pelanggaran terang-terangan terhadap supremasi hukum dan kedaulatan negara.
Dalam kesempatan itu, Prabowo melontarkan peringatan keras kepada pihak-pihak yang selama ini diduga terbiasa menyuap pejabat dan mengabaikan hukum.
“Mungkin ada pengusaha rakus yang merasa tidak perlu mengakui kedaulatan pemerintah Indonesia, atau mengira dapat menyuap seluruh pejabat negara. Saya menantang mereka untuk mencoba melakukan suap di pemerintahan saya. Mereka akan mendapatkan kejutan besar,” ujarnya.
Presiden mengungkapkan, hingga kini 666 korporasi telah ditindak karena diduga melanggar hukum. Meski menghadapi tantangan besar, Prabowo menegaskan tidak akan mundur dalam upaya penegakan hukum.
“Satu-satunya jalan adalah memiliki keberanian untuk menegakkan hukum. Tidak boleh ada kompromi dan tidak boleh ada langkah mundur,” pungkas Kepala Negara. (A02)
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.