Jakarta, Sinata.id – Pemerintah memastikan akan menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) setelah Lebaran 2026 sebagai langkah penghematan energi di tengah kenaikan harga minyak dunia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa kebijakan ini akan berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN) serta diimbau untuk diikuti oleh sektor swasta. Namun, kebijakan tersebut tidak berlaku bagi sektor pelayanan publik.
“Ketentuan WFH akan didetailkan. Setelah Lebaran akan diberlakukan untuk ASN dan diimbau bagi swasta, tetapi tidak untuk sektor pelayanan publik,” ujar Airlangga usai Salat Idulfitri di Jakarta, Sabtu (21/3/2026).
Airlangga menegaskan, kebijakan WFH hanya akan diterapkan satu hari dalam sepekan. Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri guna memastikan implementasinya berjalan efektif.
Di kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa penerapan WFH selama satu hari dapat memberikan efisiensi energi, khususnya dalam penghematan bahan bakar minyak (BBM).
“Ada hitungan kasar, WFH bisa menghemat sekitar seperlima atau sekitar 20 persen penggunaan BBM,” kata Purbaya.
Ia menjelaskan, kebijakan ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara fleksibilitas kerja dan produktivitas. Pemerintah juga mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor-sektor tertentu yang tidak memungkinkan penerapan WFH.
Menurut Purbaya, pelaksanaan WFH kemungkinan akan dilakukan setiap Jumat. Dengan demikian, pegawai dapat memiliki waktu lebih panjang di rumah karena berdekatan dengan hari libur akhir pekan.
“Jika diterapkan pada Jumat, kemudian dilanjutkan Sabtu dan Minggu, maka akan tercipta tiga hari aktivitas di rumah yang dapat mendorong efisiensi energi sekaligus berpotensi meningkatkan sektor pariwisata,” jelasnya.
Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini masih dalam tahap pengkajian lebih lanjut, termasuk penentuan hari pelaksanaan dan sektor yang dapat menerapkannya.
Kebijakan WFH ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mengantisipasi potensi gangguan pasokan minyak global, termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah yang memengaruhi harga energi dunia. (A02)
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.