Catatan Akhir Tahun Hetifah, Mutu PTN Kerap Menurun, Riset dan Inovasi Tertinggal

Jakarta, Sinata.id  - Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian sampaikan catatan akhir tahun bidang pendidikan tinggi pada diskusi publik bertajuk Evaluasi & Outlook Pendidikan Tinggi & Riset Menuju Kampus Global bersama Universitas Paramadina Jakarta.

Catatan akhir tahun disampaikan Hetifah secara daring pada kegiatan diskusi publik yang digelar pada Selasa 16 Desember 2025 yang lalu.

Hetifah menyoroti fenomena paradoks yang terjadi pada sejumlah Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Menurutnya, cukup banyak PTN saat ini yang terjebak pada logika kuantitas, namun tidak kerap diikuti dengan peningkatan kualitas.

“Pertumbuhan jumlah mahasiswa, program studi, dan penerimaan yang masif tidak selalu diiringi peningkatan mutu pendidikan dan riset,” sebut Hetifah di Jakarta, Rabu 17 Desember 2025.

Katanya, dua dekade ini, sejumlah PTN berlomba meningkatkan jumlah mahasiswa hingga puluhan ribu per tahun. Hal itu pun kerap berdampak pada penurunan mutu, tertinggalnya riset dan inovasi, memburuknya rasio dosen–mahasiswa, membengkaknya ukuran kelas, serta menurunnya kualitas proses pembelajaran.

Dengan kondisi seperti itu, Hetifah menilai, tidak hanya melemahkan tradisi akademik dan daya saing bangsa, melainkan, juga berdampak pada ekosistem pendidikan tinggi secara keseluruhan.

“Perguruan tinggi negeri kita semakin besar secara ukuran, tetapi belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas. Ada kecenderungan universitas bergeser menjadi pendidikan massal, mencetak gelar sebanyak-banyaknya, namun belum optimal menjadi pusat keunggulan intelektual dan pengembangan ilmu pengetahuan,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi demikian turut menciptakan persaingan yang kurang sehat dengan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Terutama PTN, khususnya PTN Badan Hukum (PTN-BH), memiliki keleluasaan dan dukungan anggaran yang lebih besar.

Padahal, tegasnya, kontribusi PTS selama ini cukup signifikan dalam memperluas akses pendidikan tinggi, khususnya di daerah, meskipun tanpa dukungan APBN yang memadai.

Sebagai bentuk keberpihakan, Komisi X DPR RI, sebutnya, secara konsisten mendorong kebijakan afirmatif bagi PTS. Hetifah mengatakan, PTS merupakan bagian tak terpisahkan dari ekosistem pendidikan tinggi nasional. Hanya saja PTS masih menghadapi ketimpangan serius dalam aspek pendanaan, kebijakan, dan keberlanjutan institusi.

Untuk itu, salah satu inisiatif yang terus diperjuangkan adalah pemberian Bantuan Operasional Perguruan Tinggi (BOPT) bagi PTS, yang selama ini hanya dinikmati PTN melalui BOPTN.