Medan, Sinata.id – Awan duka masih menyelimuti Pulau Sumatera setelah rentetan banjir bandang dan tanah longsor dahsyat menyapu wilayah tersebut sejak akhir November lalu.
Di balik angka kematian yang menembus lebih dari 1.000 jiwa dan kerugian ekonomi mencapai Rp 51 triliun ($3,1 miliar AS), muncul sebuah anomali diplomatik yang memicu tanda tanya besar: Indonesia memilih berdiri sendiri dan menolak bantuan internasional.
Gelombang Solidaritas dari Padang Pasir Skala bencana yang masif—dengan 770.000 pengungsi dan hancurnya infrastruktur vital di Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat—sebenarnya memicu gelombang simpati instan dari negara-negara Arab.
Arab Saudi: Raja Salman dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman mengirimkan pesan duka mendalam secara personal kepada Presiden Prabowo Subianto.
Uni Emirat Arab (UEA): Telah menyiagakan logistik dan tim darurat, termasuk bantuan 30 ton beras yang sudah tiba namun akhirnya harus dipulangkan.
Qatar, Oman, & Iran: Para pemimpin negara-negara ini menawarkan bantuan teknis dan tim ahli untuk segera diterjunkan ke titik isolasi.
Kedekatan historis, agama, dan investasi strategis membuat negara-negara Teluk merasa memiliki tanggung jawab moral untuk membantu. Namun, tawaran tulus tersebut membentur tembok birokrasi dan prinsip "kemandirian" pemerintah pusat.
"Indonesia Mampu": Ego Nasional atau Strategi Politik? Menteri Luar Negeri Sugiono dan Mensesneg Prasetyo Hadi senada menegaskan bahwa kapasitas domestik masih mumpuni. Puncaknya, dalam Sidang Kabinet Paripurna (15/12), Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikapnya di hadapan para pemimpin dunia.
"Saya bilang, 'Terima kasih atas perhatian Anda, tapi kami mampu'. Indonesia mampu mengatasi ini," kata Presiden Prabowo.
Ketegasan ini berdampak langsung hingga ke level daerah. Di Medan, Wali Kota Rico Waas terpaksa mengembalikan 30 ton beras bantuan dari UEA setelah mendapat teguran dari pemerintah pusat dan Pemprov Sumut.
Langkah ini dianggap sebagai simbol kedaulatan, meski di lapangan, kebutuhan warga terdampak masih sangat mendesak.
Sorotan Tajam pada Tata Kelola Lingkungan Di balik alasan "kemampuan nasional", para aktivis lingkungan mencium adanya motif lain. Organisasi seperti Walhi dan Jatam menyoroti bahwa banjir kali ini bukan sekadar faktor alam, melainkan dampak dari karut-marut izin pertambangan dan perkebunan di hulu sungai.
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.