Selain ke DPRD, FPKP juga membawa persoalan ini ke Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Medan. Mereka meminta agar proses seleksi JPT Pratama ditinjau ulang demi menjaga integritas birokrasi dan mencegah lahirnya pejabat yang dinilai “cacat prosedur”. (SN7)
Regional
DPRD Bongkar Dugaan “Settingan” Seleksi JPT Pematangsiantar, BKD Dipanggil
Tag :
ADVERTISEMENT
Berita Terkait
DPRD dan Bupati Dairi Sepakati Ranperda Tata Ruang Wilayah 2026-2046
11 Jun 2026
Diduga Alami Gangguan Kemudi, Dump Truck Tabrak Sepeda Motor di Batu Bara
11 Jun 2026
Target Rp7,98 Miliar, Pajak Kendaraan di Humbahas Baru Terkumpul 33 Persen
11 Jun 2026
SPBU Sei Semujur Batu Bara Layani Pembeli Gunakan Jeriken
11 Jun 2026
Kabar Baik! Pemkab Toba Tanggung Biaya Siswa SMA Unggul Del dan TB Soposurung
11 Jun 2026
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.