Sinata.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meledak emosinya. Ia menegaskan, pemerintah tak akan mentolerir operator SPBU swasta yang bandel dan enggan mengikuti aturan main di Indonesia. Bahkan, Bahlil tak segan meminta mereka hengkang dari Tanah Air bila tak mau tunduk pada hukum.
Suasana di forum HIPMI-Danantara Indonesia Business Forum 2025 di Hotel Kempinski, Jakarta, Senin (20/10/2025), sempat memanas. Di hadapan para pelaku usaha, Bahlil Lahadalia menyampaikan peringatan keras kepada badan usaha (BU) hilir migas swasta yang hingga kini belum juga menandatangani kesepakatan pembelian BBM dasar atau base fuel dari Pertamina.
“Kalau ada yang merasa negara ini tak punya aturan, silakan cari negara lain. Di Republik Indonesia, semua harus patuh pada hukum yang berlaku,” tegas Bahlil dengan nada tinggi.
Sebelumnya, laporan soal kekosongan pasokan BBM di sejumlah SPBU swasta seperti Shell, BP-AKR, dan Vivo sudah diterima Kementerian ESDM. Namun, Bahlil menegaskan, pemerintah sebenarnya sudah memberi tambahan kuota impor sebesar 10 persen dari total realisasi tahun lalu.
“Sudah kita tambahkan kuota impornya. Jadi kalau masih kosong, jangan minta tambahan lagi,” ujarnya.
Ia menambahkan, urusan pengaturan bisnis migas tetap menjadi hak negara sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.
“Negara ini bukan tanpa tuan. Cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara,” tegasnya.
Target Penandatanganan Molor Lagi
Harapan pemerintah agar SPBU swasta segera meneken kesepakatan pembelian BBM dasar kembali kandas. Rencana penandatanganan pada Jumat (17/10/2025) ternyata kembali molor.
PT Pertamina Patra Niaga (PPN) melalui Pj Corporate Secretary Roberth Dumatubun menjelaskan, negosiasi dengan badan usaha migas swasta masih berkutat pada aspek teknis dan komersial. “Masih dibahas soal spesifikasi teknis dan aspek komersialnya,” kata Roberth.
Ia memastikan PPN sudah mengajukan penawaran ke seluruh operator SPBU swasta dan meminta data kebutuhan mereka. “Kalau mereka oke, baru lanjut ke tahap berikutnya,” jelasnya.
Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, sempat mengatakan keputusan soal serapan base fuel impor untuk SPBU swasta akan diumumkan Jumat malam (17/10/2025).
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.