Film Dokumenter ‘Pesta Babi’ Picu Polemik, Sutradara Sebut Papua Masih Mengalami Kolonialisme

Pematangsiantar, Sinata.id – Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita karya Watchdoc Documentary kembali memicu perdebatan publik di media sosial.

Polemik muncul akibat penggunaan istilah “kolonialisme” dalam konteks Papua, serta judul film yang dinilai sebagian warganet cukup provokatif.

Menanggapi kontroversi tersebut, sutradara film, Cypri Paju Dale, akhirnya memberikan penjelasan melalui pernyataan video yang dirilis pada Jumat (15/5/2026).

Cypri menegaskan bahwa film tersebut disusun berdasarkan penelitian sejarah, antropologi, investigasi jurnalistik, dan analisis kebijakan.

“Film ini sebenarnya merupakan karya dokumenter yang berbasis penelitian sejarah dan antropologi, selain investigasi jurnalistik dan analisis kebijakan,” ujar Cypri.

Menurutnya, penggunaan istilah “kolonialisme” bukan bertujuan untuk sensasi atau provokasi, melainkan sebagai kerangka analisis untuk memahami persoalan Papua secara menyeluruh.

Ia menilai berbagai istilah yang selama ini digunakan belum mampu menggambarkan kompleksitas persoalan di Papua, mulai dari konflik bersenjata, pelanggaran HAM, ketimpangan pembangunan, hingga persoalan lingkungan dan deforestasi.

“Istilah kolonialisme dipakai karena ada kebutuhan terhadap kerangka analisis untuk memahami situasi Papua secara mendalam dan menyeluruh,” katanya.

Cypri juga mengklaim ada upaya pembatasan terhadap penyebaran film tersebut. Menurutnya, sejumlah pihak berusaha agar realitas yang terjadi di Papua tidak diketahui publik secara luas.

“Film ini memang sedang dicegah oleh sejumlah pihak untuk sampai kepada penonton,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia menyebut istilah kolonialisme bukan hal baru bagi sebagian masyarakat Papua. Menurut Cypri, istilah tersebut telah lama digunakan untuk menggambarkan pengalaman historis dan politik yang mereka rasakan.

Di akhir pernyataannya, Cypri mengakui film Pesta Babi kemungkinan menimbulkan rasa tidak nyaman bagi banyak pihak, termasuk pemerintah, aparat keamanan, maupun masyarakat sipil yang selama ini mengaku memiliki solidaritas terhadap Papua.

“Film ini mungkin mengganggu kita semua, tidak hanya pemerintah dan aparat, tetapi juga masyarakat yang merasa kritis dan bersolidaritas terhadap Papua,” ujarnya.

Cypri pun mengajak publik membuka ruang diskusi yang lebih jujur terkait persoalan Papua dengan merujuk pada amanat konstitusi mengenai penolakan terhadap penjajahan.