Jakarta, Sinata.id - Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat ramai menjadi sorotan publik. LCC digelar di Pontianak pada Sabtu (9/5/2026).
Babak final LCC tersebut mempertemukan tiga sekolah, yakni SMAN 1 Pontianak, SMAN 1 Sambas, dan SMAN 1 Sanggau.
Belakangan ajang tersebut kemudian viral di media sosial karena polemik penilaian dewan juri terhadap jawaban peserta dari SMAN 1 Pontianak dan SMAN 1 Sambas.
Berikut profil juri LCC yang menjadi sorotan publik tersebut.
1.Dyastasita Widya Budi
Dyastasita Widya Budi atau dikenal sebagai Dyastasita WB merupakan pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI.
Dia disebut menjabat sebagai Kepala Biro Pengkajian Konstitusi Setjen MPR RI sekaligus menjadi dewan juri pada LCC 4 Pilar MPR RI Kalbar 2026.
Namanya menjadi perhatian setelah keputusan penilaiannya dalam final lomba diprotes peserta dari SMAN 1 Pontianak.
Dalam polemik tersebut, Dyastasita dianggap memberikan penilaian berbeda terhadap jawaban yang dinilai memiliki substansi sama antara peserta SMAN 1 Pontianak dan SMAN 1 Sambas.
Hal itu memicu kritik luas dari warganet dan peserta lomba.
Profil Singkat
Nama: Dyastasita Widya Budi (Dyastasita WB)
Jabatan: Kepala Biro Pengkajian Konstitusi Setjen MPR RI
Instansi: Sekretariat Jenderal MPR RI
Pangkat: Pembina Utama (IV/e)
Latar belakang pendidikan: Sarjana Sosial (S.Sos). Sejumlah laporan menyebut ia pernah menempuh studi Magister Ilmu Administrasi Negara di STIA LAN Jakarta.
Sebagai Kepala Biro Pengkajian Konstitusi, Dyastasita terlibat dalam kegiatan pengkajian konstitusi serta pemasyarakatan 4 Pilar MPR RI yang meliputi: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Ia juga kerap menjadi narasumber maupun juri dalam kegiatan edukasi ketatanegaraan yang digelar MPR RI di berbagai daerah.
Sorotan Publik
Kontroversi muncul saat final LCC 4 Pilar Kalbar karena jawaban peserta SMAN 1 Pontianak dianggap salah dan diberi nilai minus, sementara jawaban serupa dari tim lain dinilai benar.
Keputusan itu memicu kritik dari warganet yang menilai penjurian tidak konsisten.
Dalam penjelasannya, dewan juri menyebut aspek artikulasi dan kejelasan penyebutan unsur “DPD” menjadi dasar penilaian.
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.