Jakarta, Sinata.id – Menjelang berakhirnya bulan Ramadhan, perhatian umat Islam biasanya tertuju pada penentuan Hari Raya Idulfitri.
Di Indonesia, penetapan awal bulan Syawal dilakukan pemerintah melalui Sidang Isbat yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia.
Sidang ini digelar setiap tahun untuk memastikan kapan tepatnya 1 Syawal dimulai. Penentuannya menggunakan dua metode utama, yakni perhitungan astronomi (hisab) dan pemantauan hilal (rukyatul hilal) di berbagai wilayah Indonesia. Hasil sidang tersebut kemudian diumumkan kepada masyarakat sebagai penetapan resmi Hari Raya Idulfitri.
Informasi mengenai jadwal Sidang Isbat dan perkiraan tanggal 1 Syawal biasanya menjadi hal yang paling banyak dicari masyarakat menjelang akhir Ramadan. Berikut penjelasan mengenai jadwal Sidang Isbat Idulfitri 2026, dasar penetapannya, hingga potensi perbedaan penentuan Lebaran.
Jadwal Sidang Isbat Idul Fitri 2026
Kemenag telah menjadwalkan pelaksanaan Sidang Isbat penetapan 1 Syawal 1447 Hijriah pada Kamis, 19 Maret 2026, yang bertepatan dengan 29 Ramadhan 1447 H dalam kalender pemerintah.
Sidang tersebut akan berlangsung di Auditorium H.M. Rasjidi, Kantor Kementerian Agama, Jakarta, mulai pukul 16.00 WIB.
Sidang Isbat melibatkan berbagai pihak, antara lain Tim Hisab Rukyat Kemenag, pakar astronomi dari BMKG, peneliti dari BRIN, perwakilan planetarium dan observatorium, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam
Rangkaian sidang biasanya terdiri dari beberapa tahapan. Pertama, pemaparan posisi hilal oleh Tim Hisab Rukyat berdasarkan data astronomi terbaru. Selanjutnya dilakukan sidang tertutup yang melibatkan para ahli dan perwakilan ormas Islam. Setelah itu, Menteri Agama akan mengumumkan hasil keputusan melalui konferensi pers yang disiarkan kepada publik.
Dasar Penetapan Awal Syawal di Indonesia
Penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia menggunakan kombinasi metode hisab dan rukyatul hilal.
Metode hisab digunakan untuk menghitung posisi bulan secara astronomi. Sementara rukyatul hilal dilakukan untuk memastikan secara langsung keberadaan hilal melalui pemantauan di berbagai titik pengamatan di Indonesia.
Dalam penentuan tersebut, Kemenag menggunakan kriteria Imkanur Rukyat yang disepakati oleh negara anggota MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).
Menurut kriteria tersebut, hilal dianggap berpotensi terlihat apabila memenuhi dua syarat utama, yakni tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat.
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.