Jaksa Agung Minta Jaksa Daerah Tak Kriminalisasi Kepala Desa, Tekankan Pembinaan Dana Desa

Jakarta, Sinata.id – ST Burhanuddin menegaskan kepada seluruh jajarannya agar tidak sembarangan menetapkan kepala desa sebagai tersangka, terutama dalam kasus yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Ia menekankan bahwa kinerja Kejaksaan di daerah tidak diukur dari banyaknya aparat desa yang diproses hukum.

Pernyataan tersebut disampaikan Burhanuddin dalam acara yang digelar Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) di Hotel Fairmont, Jakarta, Minggu (19/4/2026) malam.

“Saya meminta kepada seluruh aparat Kejaksaan, jangan ada lagi kriminalisasi terhadap aparat desa. Saya tidak akan bangga kalau kalian di daerah menjadikan kepala desa sebagai tersangka,” tegasnya.

Kepala Desa Perlu Pembinaan, Bukan Kriminalisasi

Burhanuddin menjelaskan bahwa sebagian besar kepala desa berasal dari latar belakang masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki pemahaman mendalam terkait administrasi pemerintahan maupun pengelolaan keuangan.

Menurutnya, kondisi ini membuat mereka rentan melakukan kesalahan administratif, terutama saat harus mengelola dana desa yang jumlahnya bisa mencapai miliaran rupiah.

“Bayangkan, dari yang tidak pernah memegang uang dalam jumlah besar, tiba-tiba harus mengelola hingga Rp1,5 miliar. Tanpa pembinaan, tentu mereka tidak tahu bagaimana mengelolanya,” ujarnya.

Karena itu, ia menegaskan bahwa pendekatan pembinaan harus diutamakan dibandingkan tindakan hukum, khususnya jika kesalahan yang terjadi bersifat administratif.

Tanggung Jawab Pembinaan Ada di Tingkat Kabupaten

Burhanuddin juga menyoroti peran dinas pemerintahan desa di tingkat kabupaten yang dinilai harus bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan terhadap kepala desa.

Menurutnya, jika terjadi penyimpangan, maka pihak yang paling bertanggung jawab bukan hanya kepala desa, melainkan juga instansi pembina di tingkat kabupaten.

“Di setiap kabupaten ada dinas pemerintahan desa. Mereka yang wajib melakukan pembinaan dan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu di desa,” jelasnya.

Penindakan Hanya untuk Penyalahgunaan Dana

Meski demikian, Burhanuddin tidak menutup kemungkinan adanya penindakan hukum terhadap kepala desa, terutama jika terbukti terjadi penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi.

Ia menegaskan bahwa tindakan tegas hanya dilakukan jika dana desa digunakan di luar peruntukannya secara jelas, seperti untuk kepentingan pribadi yang tidak dapat dibenarkan.