Ketua DPRK Aceh Singkil Minta Mendagri Cabut Keputusan Pengalihan 4 Pulau ke Tapteng

Aceh Singkil, Sinata.id - Keputusan Mendagri memasukkan 4 pulau yang semula bagian dari wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh menjadi wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Provinsi Sumatera Utara, menuai protes keras.

Keputusan Mendagri tersebut dinilai tidak sah oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil, H Amaliun. Sebab menurutnya, keputusan Mendagri Tito Karnavian bertentangan dengan kesepakatan Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara.

Kesepakatan dua gubernur tersebut ditandatangani tahun 1992 dihadapan Mendagri pada masa itu, Rudini. Sedangkan Gubernur Sumatera Utara saat itu dijabat oleh Raja Inal Siregar, dan Gubernur Aceh dijabat Ibrahim Hasan.

Ketua DPRK Aceh Singkil, H Amaliun menegaskan, keputusan Mendagri saat ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat, serta melanggar kesepakatan yang ada.

Katanya, pada tahun 1992, Gubernur Sumatera Utara Raja Inal Siregar dan Gubernur Aceh Ibrahim Hasan telah mencapai kesepakatan. Pada kesepakatan tersebut, jelas dinyatakan bahwa empat pulau merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Aceh Singkil setelah dimekarkan dari Kabupaten Aceh Selatan.

"Kesepakatan yang dibuat oleh kedua gubernur tersebut pada tahun 1992 masih berlaku hingga saat ini dan belum pernah dibatalkan oleh kedua provinsi. Oleh karena itu, keputusan Kementerian Dalam Negeri yang memindahkan empat pulau tersebut ke Tapanuli Tengah jelas tidak sah dan tidak memiliki dasar hukum," kata H Amaliun saat memberikan keterangan kepada media.

Kunjungan Anggota DPR RI dan DPD RI untuk Menunjukkan Protes

Sebagai bentuk solidaritas terhadap masyarakat Aceh Singkil, anggota DPR RI Refli dan beberapa anggota DPD RI dari Provinsi Aceh, yaitu Haji Uma (Sudirman), Anzhari Cage, Tgk Ahmada, serta Darwati Agani, turun langsung ke empat pulau yang dipermasalahkan. Mereka didampingi oleh Forkopimda Aceh Singkil dan warga setempat untuk menunjukkan protes terhadap keputusan tersebut.

Dalam kunjungan tersebut, anggota DPR dan DPD menyatakan, wilayah-wilayah tersebut jelas-jelas adalah bagian dari Aceh Singkil secara historis, budaya, dan geografis. Bahkan, mereka menyerukan agar keputusan itu segera ditinjau kembali oleh Mendagri.

"Keempat pulau ini milik Aceh Singkil, bukan Tapanuli Tengah. Ini adalah bagian dari sejarah kami dan kami akan terus memperjuangkannya," tegas Haji Uma (Sudirman), anggota DPD RI asal Aceh.