Kewenangan Sekda Disorot, Evaluasi Tata Kelola ASN Pematangsiantar Dinilai Mendesak

Pematangsiantar, Sinata.id — Proses penegakan disiplin aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar menjadi perhatian publik.

Sorotan muncul seiring dengan pertanyaan terkait kewenangan dan prosedur dalam penjatuhan sanksi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pematangsiantar, Junaedi Antonius Sitanggang.

Sejumlah kalangan menilai bahwa setiap tindakan administratif, termasuk pemberian sanksi disiplin, harus dilakukan secara cermat, transparan, dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Evaluasi dinilai penting untuk memastikan tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan aturan.

Dalam sistem kepegawaian, Sekda memiliki peran strategis dalam membantu kepala daerah menjalankan manajemen ASN. Namun demikian, kewenangan tersebut tetap dibatasi oleh norma, prosedur, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Pengamat administrasi publik mengingatkan bahwa keputusan yang diambil di luar koridor aturan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum dan administratif. Oleh karena itu, pengawasan internal dan pembinaan dinilai menjadi elemen penting dalam menjaga integritas tata kelola pemerintahan.

Di sisi lain, Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), memegang tanggung jawab akhir atas kebijakan kepegawaian. Kepercayaan yang tinggi dari kepala daerah kepada Sekda dalam menjalankan roda birokrasi dinilai perlu diimbangi dengan sistem kontrol yang kuat serta mekanisme evaluasi yang berjalan efektif.

Beberapa pihak menilai bahwa kepercayaan yang besar tanpa pengawasan yang memadai berpotensi menimbulkan persepsi publik terkait lemahnya kontrol terhadap pengambilan keputusan administratif.

Apabila dalam prosesnya ditemukan adanya pelanggaran kewenangan atau ketidaksesuaian prosedur, maka pejabat yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sanksi berat yang dapat dijatuhkan antara lain:

Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan

Pembebasan dari jabatan

Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS

Sanksi tersebut diberikan berdasarkan tingkat pelanggaran yang terbukti melalui proses pemeriksaan yang objektif dan transparan.

Hingga kini, belum terdapat keterangan resmi dari pihak Pemko Pematangsiantar terkait langkah evaluasi yang akan diambil. Namun, berbagai kalangan mendorong agar persoalan ini diselesaikan secara terbuka guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.