Hingga saat ini, perkara tersebut masih dalam proses persidangan di PTUN Jayapura. Minta Pemerintah Bertindak Dalam pernyataannya, Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua meminta Gubernur Papua Selatan dan Bupati Merauke segera mengambil langkah konkret untuk melindungi serta memulihkan hak-hak Yasinta Moiwend.
Koalisi juga meminta Ketua DPR Papua Selatan dan Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Selatan untuk turun tangan menjemput dan memberikan pendampingan kepada Yasinta.
Selain itu, mereka mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan agar memastikan perlindungan terhadap Yasinta dari berbagai bentuk intimidasi maupun upaya yang dinilai dapat menghambat proses hukum yang sedang berjalan.
Menurut koalisi, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk hak-hak perempuan adat yang terdampak proyek pembangunan. Sorotan Baru terhadap PSN Merauke Pernyataan koalisi ini menambah panjang daftar kritik terhadap implementasi PSN di Merauke yang selama beberapa tahun terakhir menjadi perhatian berbagai organisasi masyarakat sipil, pegiat lingkungan, serta kelompok masyarakat adat.
Di sisi lain, pemerintah menyatakan proyek ketahanan pangan nasional merupakan bagian dari upaya memperkuat kedaulatan pangan Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (A08)
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.