Jakarta, Sinata.id – Presiden RI Prabowo Subianto terus mendorong percepatan transformasi digital nasional melalui penguatan sistem pemerintahan berbasis teknologi digital (GovTech) dan kecerdasan buatan (AI).
Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan penerimaan negara, serta memperbaiki kualitas layanan publik.
Hal itu disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, usai bertemu Presiden Prabowo bersama jajaran DEN di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Luhut mengungkapkan sekitar 80 persen sistem GovTech nasional saat ini telah terhubung. Bahkan sejak 1 Juni 2026, data dari delapan kementerian dan lembaga utama pemerintah telah terintegrasi dalam satu sistem yang didukung teknologi AI.
Menurutnya, integrasi tersebut memungkinkan proses pembersihan dan pengolahan data dilakukan lebih cepat dan akurat.
Salah satu contohnya adalah pemanfaatan teknologi pengenalan wajah (face recognition) yang mampu menyelesaikan proses sanggah data hanya dalam waktu sekitar satu menit.
“Semua data sekarang sudah terkoneksi dan mulai dibersihkan oleh AI. Pemerintahan Presiden Prabowo menjadikan GovTech sebagai bagian penting karena seluruh data akan terkumpul dengan baik dan dapat dimonitor secara menyeluruh,” ujar Luhut dipetik Rabu (10/6/2026).
Ia menjelaskan, sistem tersebut juga akan dimanfaatkan untuk memperluas pembinaan terhadap sekitar 64 juta pelaku UMKM di Indonesia.
Dengan basis data yang lebih terintegrasi, pemerintah dapat memperluas basis perpajakan secara bertahap sekaligus mendorong lahirnya UMKM baru dan penciptaan lapangan kerja.
Luhut menyebut seluruh sistem nantinya akan terhubung dengan National Single Window di Kementerian Keuangan.
Langkah tersebut dinilai berpotensi meningkatkan rasio pajak Indonesia dari sekitar 9 persen saat ini menjadi 12 hingga 13 persen dalam beberapa tahun mendatang. “Jika UMKM yang selama ini belum terjangkau mulai masuk ke sistem dan berkontribusi melalui skema pajak 0,5 persen, maka penerimaan negara dapat meningkat secara signifikan,” katanya. Lebih lanjut, Luhut menjelaskan pengembangan GovTech dilakukan secara efisien dengan memanfaatkan berbagai platform digital yang telah ada, seperti PeduliLindungi, e-Katalog, dan Simbara.
Seluruh sistem tersebut dikembangkan dengan melibatkan talenta digital dalam negeri.
Saat ini pemerintah tengah menjalankan proyek percontohan di 42 provinsi, kabupaten, dan kota.
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.